Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) meraih Badan Kepegawaian Negara (BKN) Awards 2015 sebagai Peringkat I Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian/Lembaga. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/6). BKN Awards adalah wujud semangat pengelola kepegawaian guna menyajikan layanan prima kepada masyarakat.
KESDM meraih penghargaan tersebut berkat kesuksesan dalam melakukan perencanaan
kepegawaian melalui penyusunan Analisis Beban Kerja sebagai dasar penentuan
kebutuhan formasi pegawai. Selain itu, KESDM juga telah melakukan implementasi
rekrutmen berbasis teknologi, termasuk melakukan seleksi penerimaan pegawai
berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Di sisi lain, KESDM telah melakukan peningkatan pembinaan pegawai, khususnya
proses kenaikan pangkat pra Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dan proses pensiun
Pegawai Negeri Sipil tepat waktu. Ketepatan ini dapat dilaksanakan dengan
mengimplementasikan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan secara berkala
memperbaharui data dalam SAPK dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG). Untuk
memberikan penghargaan kepada para pegawainya, KESDM secara berkesinambungan
selalu mengimplementasikan prestasi kinerja pegawai.
Untuk dapat mempertahankan pengelolaan kepegawaian yang baik ini, KESDM akan
senantiasa mengusahakan peningkatan kompetensi para pengelola kepegawaian
melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar-seminar yang
mendukung tugas pokok masing-masing. KESDM juga akan memberikan sertifikasi
bagi PNS yang akan menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu,
termasuk para pejabat fungsional Analis Kepegawaian.
Ke depan, KESDM akan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan
Manajemen Berbasis Kinerja secara online dan SIPEG yang terintegrasi untuk
memudahkan dalam memantau kinerja PNS secara keseluruhan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam sambutannya mengharapkan setiap kementerian
atau lembaga, dan juga pemerintahan daerah perlu berinovasi untuk menjaga
layanan publik dengan baik. “Seluruh kementerian atau lembaga, dan juga
pemerintahan daerah perlu mempunyai inovasi-inivasi yang dikembangkan dengan
optimal, sehingga birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan prima.â€
(DKD)