Infrastruktur Harus Terbangun Sebelum Impor Gas

Jakarta, Pemerintah membuka keran impor gas untuk tujuh industri yang telah ditetapkan Pemerintah. Namun untuk impor tersebut, Pemerintah harus terlebih dahulu membangun infrastruktur untuk distribusi gas alam cair (LNG).

Usai berbicara dalam IndoGas 2017 di Jakarta Convention Centre, Selasa (8/2), Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, impor gas akan dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri sudah tidak dapat terpenuhi. Namun sebelum mengimpor, infrastruktur untuk mendistribusikan LNG perlu dibangun lebih dulu.

“Mengimpor gas ini, kalau LNG  diimpor,  infrastruktur bangun dulu. Untuk membangun infrastruktur, perlu tahunan,” ujar Arcandra.

Infrastruktur yang dibutuhkan,  antara lain FSRU, pembangunannya  membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun. Selain itu, perlu dilihat juga situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan.   Impor diutamakan di daerah yang telah memiliki infrastruktur.  Arcandra mencontohkan, jika FSRU ada di kota Lampung sedangkan kebutuhannya ada di Jawa Tengah,  maka  LNG dapat diimpor ke Lampung,  kemudian dialirkan ke Jawa Tengah dengan pipa.  “Harus dipikirkan, kalau konsumennya ada di Jogja, berarti impor terminal sebaiknya di dekat Jogja (misalnya),” ucap Arcandra.  (DK)

 

 

Kementerian ESDM
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Gedung Ibnu Sutowo St. H.R Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 129100
Telp: 021-5268910. Fax: 021-5268979.
Media Sosial
Call Center
136
Copyright © 2024. Kementerian ESDM Ditjen Migas. All Rights Reserved.