Jakarta, Komisi VII DPR RI meminta Kementerian ESDM menyusun roadmap pembangunan Strategic Petroleum Reserve (SPR) dan melakukan upaya-upaya peningkatan cadangan operasional bahan bakar minyak (BBM), dengan melibatkan stakeholder dalam bentuk kerja sama Pertamina dengan perusahaan swasta nasional.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Pelaksana tugas Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR, Kamis (1/9).
Pembangunan SPR dan cadangan operasional BBM, menurut Luhut, harus segerea direalisasikan. Dia mengatakan, saat ini cadangan operasional BBM berada di level 22 hari. Sementara untuk SPR, Indonesia belum memiliki. Amerika, memiliki SPR hingga 60 hari. Untuk memiliki SPR 30 hari, diperlukan biaya sekitar Rp 35 triliun.
Pada saat ini, lanjut Luhut, sedang dilakukan kajian untuk merealisasikan SPR tersebut. Antara lain dengan melakukan tender ke perusahaan-perusahaan besar untuk menyiapkan SPR selama 30 hari. “Saya akan kejar pembangunan SPR dan cadangan operasinal ini, dan barang ini harus jadi. Menurut hemat saya, sudah waktunya (punya SPR). Tinggal nanti model bagaimana yang terbaik untuk negeri ini,” tambahnya.
Selain menyepakati tentang SPR, Komisi VII DPR RI akan melakukan penetapan asumsi makro RAPBN 2017 sektor ESDM pada rapat kerja dengan Plt Menteri ESDM selanjutnya, setelah melakukan pendalaman data lifting bersama SKK Migas dan KKKS
Selain itu, Komisi VII juga meminta Kementerian ESDM untuk melakukan kajian terhadap izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2016, dan hasil kajian Kementerian ESDM akan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat. (AN)