Jakarta, Pengamanan dan keselamatan instalasi minyak dan gas bumi di lepas pantai Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh satu kementerian saja, melainkan diperlukan kerja sama beberapa kementerian dan lembaga serta badan usaha. Sinergi diperlukan dalam kegiatan migas yang saat ini semakin kompleks.
Demikian benang merah Workshop Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Instalasi Migas di Lepas Pantai yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Hotel Aston Sentul, Selasa (4/9). Hadir sebagai pembicara dalam acara ini, antara lain Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Soerjaningsih, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Hubla Junaidi, wakil dari Bakamla dan Pushidrosal TNI AL.
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Soerjaningsih dalam paparannya menjelaskan, pada masa lalu hingga saat ini, kegiatan eksplorasi produksi dilakukan di laut yang relatif dangkal dan kondisi lingkungan bersahabat. Sejak 10 tahun terakhir, industri migas Indonesia telah mulai melakukan eksplorasi di laut dalam seperti di Selat Makasar, Laut Banda dan Laut Arafura.
Untuk keperluan produksi, saat ini terdapat 631 platform di lepas pantai Indonesia yang terdiri dari 523 platform aktif, 102 tidak aktif dan 6 dibongkar. Platform ini dioperasikan oleh 28 Kontraktor Kontrak Kerja Sama, dengan berbagai fungsi dan pipa penyalur bawah air dengan panjang ratusan kilometer.
Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri serta mendistribusikannya ke seluruh pelosok tanah air, dibutuhkan keterlibatan ratusan kapal tanker dan lebih dari 200 terminal atau pelabuhan khusus BBM. Di samping itu, pasokan BBM juga didukung oleh beberapa terminal untuk bongkar muat BBM impor.
Laut Indonesia juga strategis karena merupakan jalur yang digunakan untuk memenuhi pasokan minyak di Asia Timur yaitu Korea, Jepang dan China. Hampir 90% kebutuhan minyak Jepang dan Cina diangkut melalui perairan Indonesia khususnya Selat Malaka, Sunda, Lombok dan Selat Makasar.
"Dengan program tol laut dan perekonomian yang terus tumbuh, lalu lintas pelayaran antar pulau maupun antar benua dari pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia tentu akan meningkat," ujar Soerja.
Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut, papar Soerja, memberikan tantangan dan ancaman dalam menjaga operasi kegiatan migas yang aman.
"Integritas instalasi migas tidak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian dan pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku dan standar, tetapi juga oleh faktor eksternal. Oleh karena itu diperlukan tindakan preventif untuk mencegah hal tersebut, khususnya pada daerah lepas pantai," ujar Soerja.
Kejadian tumpahan minyak yang terjadi di Pertamina RU V Balikpapan dan kebocoran pipa gas CNOOC di Perairan Banten, juga dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa koordinasi dan sistem peringatan dini menjadi faktor yang sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat.
Agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, Kementerian ESDM bersama Kementerian Perhubungan, Bakamla dan Pushidrosal TNI AL akan bersinergi. Pertama, melakukan penyamaan data, koordinat sehingga semua pihak terkait memilki data yang sama.
Sinergi selanjutnya adalah menghimbau badan usaha untuk melakukan pemutakhiran perizinan dan sertifikasi yang dimiliki.
"Kita juga akan melakukan sinergi dalam bidang teknologi. Technologi automatic system akan kita sinergikan dengan fasilitas migas di lepas pantai sehingga bisa memonitor pergerakan kapal agar supaya bisa diantisipasi keamanannya," jelas Soerja.
Pertemuan secara berkala juga akan dilakukan sebagai tindak lanjut sinergi ini dan selanjutnya diharapkan dapat diperoleh formula yang efektif dan efisien untuk menjawab tantangan pengamanan dan keselamatan instalasi migas di laut lepas pada masa mendatang.
Untuk mempercepat pelaporan awal kecelakaan migas oleh badan usaha, pelaporan kondisi tidak aman ataupun pangaduan keselamatan migas, Ditjen Migas telah menyiapkan SMS Center Keselamatan Migas di nomor 081290001717. Badan usaha maupun masyarakat dapat melaporkan kejadian keselamatan migas ke nomor tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti. (TW)