"Tidak bisa dihapus dalam 1-2
tahun tetapi harus dilakukan secara sistematis. Saya berharap dalam beberapa
tahun ke depan ada langkah-langkah sistematik ke arah suatu tujuan bersama.
Jadi ada insentif maupun disinsentif yang ditata menuju clean energy sistem yang didasarkan pada master plan jangka menengah dan panjang,†ujar Wakil Presiden Boediono
pada saat pembukaan Indonesia Green
Infrastructure Summit 2014 di The Ritz Carlton Jakarta, Selasa (29/4).
Sebelumnya
Wapres menegaskan bahwa salah satu kendala pembangunan Indonesia baik dari sisi
sosial ekonomi, politik, budaya, maupun sosial adalah soal infrastruktur. “Kita
mengalami defisit yang luar biasa di semua sektor infrastruktur. Jadi kalau ada
pembangunan infrastruktur dimanapun, pasti bermanfaat,†katanya.
Namun di sisi lain, Wapres menginginkan agar pembangunan di Indonesia harus
mulai memikirkan pembangunan yang ramah lingkungan dengan mendukung
pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan atau green infrastructure. Harus ada sistem subsidi, insentif dan
disinsentif yang mendukung itu semua, meski jangan sampai insentif menjadi
disinsentif seperti subsidi energi yang pada kenyataannya bukan saja tidak
efisien, tapi juga merusak lingkungan. Insentif justru perlu diberikan kepada
hal-hal seperti proyek pembangkit geothermal, transportasi dan lainnya.
Selain itu juga perlu ada model-model sistem pembiayaan yang pas mengingat
pemerintah tak mungkin mendanai semuanya sendiri. Berbagai model kerjasama
pemerintah dan swasta dari luar negeri bisa menjadi contoh penerapan.
"Harus ada sistem pembiayaan yang merangkul pihak lain di luar pemerintah,
tanpa itu tidak mungkin dapat dilaksanakan,†ucap Wapres.
(TW/www.wapresri.go.id)