Uji coba
sistem distribusi tertutup dengan menggunakan kartu kendali, menurut Direktur
Pembinaan Usaha Hilir Migas Saryono Hadiwidjoyo ketika menerima kunjungan anggota
Komisi B DPRD Jombang, Jawa Timur, Kamis (5/11), dilakukan selama sekitar satu
bulan. Dari uji coba ini diharapkan dapat diperoleh sistem yang paling tepat
untuk memastikan bahan bakar yang disubsidi ini diterima oleh pihak yang berhak
menerimanya.
“Nanti
dari hasil uji coba ini kita evaluasi, sistem distribusi tertutup seperti apa
yang paling tepat dan bagus. Apakah cukup menggunakan KTP atau kartu khusus
semacam ATM untuk membeli LPG bersubsidi,†kata Saryono.
Sistem
distribusi tertutup untuk LPG tabung 3 kg, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM
No 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum
Gas (LPG) yang ditetapkan 29 September lalu. Pelaksanaan sistem tertutup
dilakukan oleh Dirjen Migas secara bertahap.
Pelaksanaannya
dengan mempertimbangkan 3 hal yaitu kemampuan daya beli pengguna LPG tabung 3
kg, jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian serta ketersediaan
sarana dan fasilitas pendistribusian LPG tabung 3 kg.
Terkait
dengan peran pemerintah daerah, Saryono menjelaskan, peraturan itu juga
mengatur bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan
marjin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG
tabung 3 kg, Pemda Provinsi bersama dengan Pemda Kabupaten/Kota menetapkan
harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg.
Penetapan
HET oleh Pemda ini disambut baik rombongan DPRD Jombang yang dipimpin M.
Baedlowi. Alasannya, selama ini masyarakat sering kesulitan memperoleh LPG tabung
3 kg. Jika ada, harganya pun mahal karena disalahgunakan agen. Padahal, pasokan
yang tersedia sebetulnya cukup banyak.
“Kami
pernah mengecek ke SPBE, pasokan LPG tabung 3 kg banyak. Tetapi masyarakat
sulit mendapatkan karena disimpan oleh oknum dan dijual dengan harga tinggi.
Dengan adanya kebijakan penetapan harga oleh Pemda, oknum-oknum tidak bisa
main-main lagi,†kata Baedlowi.
DPRD Jombang
juga mengeluhkan adanya satu kabupaten di daerahnya yang belum mendapat paket
perdana LPG tabung 3 kg.
Secara
umum, menurut Baedlowi, masyarakat Jombang mendukung dan menyambut gembira
program konversi minyak tanah ke LPG. Diharapkan pemerintah dapat menjamin
kesinambungan pasokan.
Berdasarkan
data Ditjen Migas, penyaluran paket perdana LPG 3 kg di Kabupaten Jombang pada
tahun 2008 sebesar 28.673 paket. Pada tahun ini, diharapkan dapat
didistribusikan sebanyak 257.612 paket.