Dalam sambutannya Evita mengemukakan, acara ini sangat
penting mengingat pada tahun 2010 Indonesia akan memasuki periode pemerintah
baru, di mana sesuai sistem perencanaan pembangunan nasional, masing-masing
kementerian atau lembaga harus menyusun rencana strategisnya dengan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014.
“Dalam prosesnya, penyusunan RPJM tentunya memerlukan
masukan dari masing-masing kementerian atau lembaga, sehingga saya minta
koordinasi antara Ditjen Migas dengan Bappenas dalam rangka penyusunan RPJM dan
Renstra Ditjen Migas dapat berjalan dengan baik agar terjadi keselarasan
sasaran RPJM dengan Renstra Ditjen Migas,†ujar Evita.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, sejumlah permasalahan masih
menjadi pekerjaan rumah sub sektor migas, antara lain penurunan produksi migas,
belum berkembangnya energi alternative di luar BBM, masih diperlukannya
pengembangan infrastruktur energi untuk mendukung peningkatan akses energi bagi
masyarakat dan peningkatan profesionalisme pegawai. Evita mengharapkan agar
permasalahan tersebut dapat menjadi prioritas kegiatan sub sektor migas dalam
perencanaan strategis 5 tahun ke depan.
Sosialisasi tersebut menghadirkan beberapa narasumber,
antara lain dari Setjen Departemen ESDM, Bappenas dan Departemen Keuangan.
Sasaran pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
rakyat, khususnya bidang energi menurut Andrianto dari Direktorat Energi,
Telekomunikasi dan Informatika Bappenas, adalah membangun ketahanan energi
dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan
energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat
pendapatan yang berbeda-beda dan meningkatkan penggunaan renewable energy dan
berpartisipasi aktif dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan carbon secara
global.
Selain itu, meningkatkan efisiensi konsumsi dan
penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor
transportasi serta memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.
Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, pemerintah
menyusun program aksi ketahanan dan kemandirian mandiri, antara lain
meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi
di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
sektor energi serta meningkatkan transparansi, tata kelola dan menghilangkan
korupsi serta biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi.
Selain itu, meningkatkan kompetisi yang sehat dan
transparan di sektor hilir energi agar tercapai pelayanan yang baik dan harga
yang rasional serta terjangkau bagi masyarakat luas dan meningkatkan efisiensi
energi untuk mendorong perekonomian, peningkatan kesejahteraan dan memperbaiki
daya saing.