Dalam tatap muka dengan karyawan eks BPMIGAS yang kini
menjadi SKSP Migas di CityPlaza, Jakarta, Senin (19/11), Jero Wacik mengatakan,
SKSP Migas harus dapat melaksanakan tuntutan masyarakat. Selama ini, masyarakat
menilai BPMIGAS boros, tidak efisien, pro asing dan kurang memberikan manfaat
kepada masyarakat, terutama masyarakat sekitar wilayah kerja migas.
Untuk menjawab anggapan boros, maka pada tahap awal ini, mobil dinas yang
digunakan pimpinan SKSP Migas dan karyawan akan diganti yang lebih sederhana.
"Mobil yang tadinya Camry, diturunkan kelasnya. Turunkan kelas mobil semua
pegawai. Yang penting gajinya sama," kata Wacik.
SKSP Migas juga diminta lebih efisien. Selama ini, anggaran BPMIGAS tidak
pernah melewati 1% dari penerimaan migas dan 3 tahun terakhir juga mendapat
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Angka ini lebih kecil jika
dibandingkan biaya pengelolaan migas saat dikelola Badan Koordinator Kontraktor
Asing (BKKA) yang mencapai 3,5%. Namun demikian, Wacik menginginkan di bawah
kepemimpinannya, angka 1% tersebut dapat lebih ditekan lagi.
Sementara untuk menjawab tuduhan pro asing, SKSP Migas harus memberikan
kesempatan kepada perusahaan nasional untuk mengelola industri migas.
Tetapi ini bukan berarti mengusir perusahaan asing karena Indonesia tetap
membutuhkan investor untuk mengembangkan industri migas.
"Saya sudah bicara dengan 10 perusahaan migas yang besar-besar. Jadi kalau
ada kesempatan bagi perusahaan nasional dan diyakini mampu, maka kita berikan.
Tapi kalau tidak mampu, ya jangan. Hitungan migas harus rasional dan saya akan
mengawal itu," lanjut Wacik.
Tantangan terakhir, seluruh kegiatan operasional migas harus didorong agar
masyarakat mendapat manfaat lebih banyak.
"Dengan adanya SKSP Migas, CSR harus lebih besar dan sampai ke
rakyat," tegas Wacik.
SKSP Migas merupakan unit khusus di bawah Kementerian ESDM yang bertugas
mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, menggantikan BPMIGAS yang
dibubarkan Mahkamah Konstitusi.