Jakarta, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) terus memperkuat perannya dalam memastikan pengelolaan sektor migas berjalan andal, transparan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Diskusi Studi Penilaian Kompetitif Sektor Migas di Indonesia bersama Indonesian Petroleum Association (IPA) serta S&P Global yang dilaksanakan di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, (05/02).
Diskusi studi tersebut dihadiri Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman dengan didampingi Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto bertemu dengan perwakilan IPA serta S&P Global yang dipimpin oleh Executive Director IPA Marjolijn Wajong. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyampaikan apresiasi atas inisiatif IPA dan S&P Global dalam menyusun kajian yang komprehensif dan berbasis data. Menurutnya, keterlibatan asosiasi dan lembaga independen sangat penting untuk memberikan perspektif objektif terhadap tantangan dan peluang sektor hulu migas Indonesia ke depan.
“Pemerintah terbuka terhadap masukan dari para pelaku industri dan lembaga kajian. Studi seperti ini bisa menjadi salah satu referensi penting bagi kami untuk terus memperbaiki iklim investasi hulu migas, tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan tata kelola yang baik,” ujar Laode.
Laode menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara daya saing investasi dan optimalisasi penerimaan negara. Ia juga menekankan pentingnya kepastian regulasi, simplifikasi perizinan, serta konsistensi kebijakan sebagai faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia.
“Kami menyadari bahwa sektor hulu migas memiliki karakteristik risiko tinggi dan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan yang stabil, transparan, dan kompetitif menjadi prasyarat utama agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi migas yang menarik di kawasan,” tambah Laode.
Sementara itu, perwakilan IPA dan S&P Global memaparkan berbagai indikator yang digunakan dalam studi, termasuk perbandingan dengan negara-negara produsen migas lain di kawasan dan global. Kajian tersebut juga menyoroti peluang perbaikan kebijakan yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan investasi migas internasional, khususnya di tengah tantangan transisi energi dan dinamika geopolitik global.
Laode menjelaskan bahwa berbagai upaya terus dilakukan Ditjen Migas, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan pengawasan kegiatan usaha migas, hingga optimalisasi infrastruktur dan distribusi energi. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjamin ketersediaan BBM, LPG, dan gas bumi secara merata serta menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Ditjen Migas juga mendorong kolaborasi dengan badan usaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi nasional. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian berbagai program strategis sektor migas sekaligus mendukung agenda transisi energi secara bertahap.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Ditjen Migas menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai garda terdepan dalam pengelolaan sektor migas yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan bangsa, sejalan dengan arah kebijakan energi nasional. (FA)