“Kita setuju dengan program percepatan itu karena dapat menekan subsidi. Yang harus dipikirkan adalah dukungan pasokan tabung dan kompor gas,” katanya seusai acara halal bihalal di Departemen ESDM, Rabu (24/10).
Dukungan infrastruktur, paparnya, harus berjalan seiring sejalan agar program ini dapat berjalan lancar dan target 2010 bebas minyak tanah bersubsidi dapat tercapai.
“Program bisa jalan kalau dukungan terhadap infrastrukturnya jalan. Ini kan sudah suatu statement politik, ya harus dilakukan,” tambah Purnomo.
Percepatan program pengalihan minyak tanah ke elpiji diungkapkan Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu seusai melakukan inspeksi mendadak di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta.
Menurut Jusuf Kalla, jika harga minyak dunia menembus US$ 100 per barel, pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp 50 triliun per tahun. Hitung-hitungannya, dengan harga minyak dunia US$ 100 per barel, harga keekonomian minyak tanah Rp 7.000 per liter sehingga pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp 5.000 per liter. Padahal, produksi minyak tanah Indonesia mencapai Rp 10 juta kiloliter.
Untuk mempercepat produksi tabung, Jusuf Kalla meminta agar 12 perusahaan yang telah ditunjuk untuk bekerja lebih keras lagi dengan bekerja tiga shift sehari. (Copyright by Ditjen Migas)