Hal itu dikemukakannya ketika melantik pejabat eselon I di
lingkungan Kementerian ESDM, Selasa (24/8).
Ia mengemukakan, pemerintah telah menyusun roadmap pengurangan BBM bersubsidi. Namun
demikian, kepentingan masyarakat kurang
mampu tetap diperhatikan.
“Pemerintah sudah sungguh-sungguh menetapkan roadmap penurunan subsidi. Sama sekali
jangan kita kacaukan dengan tidak menyayangi rakyat dan dhuafa, tapi tepat
sasaran. Ini berarti sebuah pengakuan yang perlu kita dukung bersama bahwa pada
dasarnya subsidi yang ada itu jelas besar, tetapi jelas juga aspek tidak tepat
sasarannya besar sekali,†katanya.
Pemerintah berencana mulai melaksanakan pembatasan
tersebut pada September 2010 atau kuartal terakhir tahun ini. Jika tidak
dibatasi, kuota BBM bersubsidi diperkirakan dapat terlewati.
Terkait hal itu, lanjut
“Saya belum bisa menyampaikannya karena Pak Menko belum
merapatkan dengan kami,†tambahnya.
Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dilakukan karena
realisasi rata-rata penyaluran BBM bersubsidi tahun 2010 sudah melebihi kuota
yang ditetapkan yaitu antara 6-9%. Padahal, dalam UU APBN-P 2010, volume BBM
bersubsidi ditetapkan sebesar 36.504.775 kiloliter. Jika tidak dikendalikan,
volume diperkirakan dapat membengkak mencapai 40.100.000 kiloliter.