“Opsi PMP dipilih mengingat hasil perbandingan mekanisme
dari 3 opsi yaitu kerja sama swasta pemerintah (KSP), PMP dan sewa, sistem PMP
memberikan nilai positif yang lebih,†kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita
H. Legowo ketika menutup rapat mengenai pengelolaan SPBG di Gedung Migas,
kemarin siang.
Hadir dalam rapat tersebut, wakil dari Sekjen, Irjen dan
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ditjen Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan serta BPKP.
Sementara untuk pembangunan SPBG yang akan dibiayai APBN
di wilayah lain setelah Palembang,
perlu memperhatikan rekomendasi hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat
Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM.
Nilai positif sistem pengelolaan PMP, antara lain infrastruktur
dapat memberikan tambahan income kepada negara melalui dividen, peningkatan
peran BUMN, permasalahan pengadaan lahan lebih mudah, infrastruktur dapat
langsung dimanfaarkan dan beban pemeliharaan tidak lagi menjadi beban negara.
Sebagaimana diketahui, tahun ini pemerintah membangun 4
SPBG CNG di Palembang dan akan membagikan sekitar 200 converter kit untuk transportasi umum.
Untuk
tahun 2012, pemerintah berencana akan membangun SPNG CNG di Surabaya dan
Jabodetabek. Sedangkan pada 2013, SPBG CNG akan dibangun di Medan. Sementara
SPBG LPG akan dibangun di Bali dan Balikpapan.
Terakhir pada tahun 2014, SPBG CNG akan dibangun di Cilegon dan Sengkang.
Pembangunan
SPBG ini merupakan tindak lanjut Permen ESDM No. 19 Tahun 2010 Tentang
Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi.