Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita H. Legowo disela-sela The 4th
Indonesia-Korea Energy Forum di Hotel JW Marriot, Kamis (30/6),
mengemukakan, mengenai pelaksanaan pengaturan BBM bersubsidi, dirinya
tergantung pada hasil rapat sidang kabinet. Meski demikian, pihaknya tetap akan
menyiapkannya.
Kalau saya sih, tergantung nanti hasilnya di sidang
kabinet seperti apa. Tapi kami akan menyiapkannya. Mungkin rencana April yang
kita geser sesudah Lebaran. Itu kemungkinan, paling cepat, katanya.
Evita mengemukakan, pemerintah
sempat mendiskusikan sejumlah opsi pengaturan BBM bersubsidi. Untuk opsi
menaikkan harga, sudah dipastikan tidak akan dilakukan.
Kita akan atur aja. Ngatur itu kan bisa macam-macam, seperti pakai RFID. Yang terang, kami belum putuskan (opsi), tapi akan ada
pengaturan, tambah Evita.
Sebagaimana diketahui, Kementerian
Keuangan meminta agar kebijakan pengaturan BBM bersubsidi dilakukan tahun ini.
Kebijakan tersebut diperlukan untuk menekan angka defisit anggaran.
Menurut Wakil menkeu Anny
Ratnawati, jika pengaturan BBM bersubsidi tidak dilakukan tahun ini, defisit
anggaran bisa melampaui 2,1%. Perhitungan defisit didasarkan pada harga
rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) yang telah melampaui asumsi pemerintah
serta penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Perhitungan juga sudah
mengakomodasi implikasi dari kenaikan subsidi listrik dan BBM.