“Kami akan segera duduk bersama guna menyusun kembali Blueprint Program Pengalihan Mitan ke Elpiji yang tadinya disusun untuk dilaksanakan dalam 5 tahun. Kalau sasarannya dipercepat, perencanaannya juga harus dipercepat,” ujar Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso.
Stakeholder yang terkait dengan program ini, antara lain Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, PT Pertamina (Persero), Asosiasi Pengusaha Kompor Gas Indonesia (APKOGI) dan Asosiasi Industri Tabung Gas Indonesia (ASITAB).
Blueprint Program Pengalihan Mitan ke Elpiji merupakan suatu dokumen yang komprehensif sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Dalam blueprint tersebut, secara terperinci diuraikan rencana aksi yang akan dilakukan dan siapa atau instansi pelaksananya.
Luluk menjelaskan, semua hal-hal yang terkait dengan program itu akan diperbarui. Antara lain, pengadaan tabung dan kompor, pendistribusian tabung 3 kg, penanganan masalah pendanaan, penanganan masalah teknis dan keselamatan elpiji serta pengurangan bertahap pasokan minyak tanah di daerah pengalihan.
“Kalau penyebaran tabung dipercepat, penetrasi ke wilayah-wilayah juga dipercepat. Sejumlah pemerintah daerah telah menyatakan dukungannya atas program ini karena bisa mendapatkan energi yang bersih dan praktis,” kata Luluk.
Dukungan pemerintah daerah atas program ini memang cukup besar. Dalam kunjungannya ke Kantor Ditjen Migas bulan September lalu, anggota DPRD Kabupaten Belitung mengharapkan agar program ini dapat dilaksanakan secepatnya di daerahnya.
“Kami sudah lama mengalami kesulitan memperoleh minyak tanah. Bahkan untuk membeli minyak tanah, harus menggunakan kartu keluarga atau KTP. Itu pun dengan jumlah yang dibatasi,” kata Taufik Mardin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung.
Luluk menekankan, meski program dipercepat, Pertamina harus tetap dapat menjamin pasokan aman. Jangan sampai kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi.
Percepatan program pengalihan minyak tanah ke elpiji dilakukan pemerintah untuk menekan subsidi, menyusul kenaikan harga minyak mentah yang sempat menembus US$ 90 per barel. Jika harga minyak dunia menembus US$ 100 per barel, pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp 50 triliun per tahun. Hitung-hitungannya, dengan harga minyak dunia US$ 100 per barel, harga keekonomian minyak tanah Rp 7.000 per liter sehingga pemerintah harus mengeluarkan subsidi Rp 5.000 per liter. Padahal, produksi minyak tanah Indonesia mencapai Rp 10 juta kiloliter. (Copyright by Ditjen Migas)