Demikian antara lain hasil pertemuan instansi terkait di
Gedung Migas, kemarin petang. Dalam rapat yang dipimpin Dirjen Migas
Kementerian ESDM Evita H. Legowo tersebut, dihadiri oleh kepala BPH Migas
Tubagus Haryono, Komite BPH Migas Adi Subagyo, Direktur Pembinaan Usaha Hilir
Migas Saryono Hadiwidjoyo, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Djaelani
Sutomo dan Gaikindo.
Dalam pertemuan juga diusulkan adanya jenis bahan bakar
baru dengan oktan antara 88 sampai 92, pemanfaatan stiker yang harus dibeli di
Polda setempat dengan masa berlaku bulanan serta permintaan ke Agen Pemegang
Merek (APM) agar menyosialisasikan kepada pembeli kendaraan agar membeli BBM
sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan tidak memberikan garansi apabila melakukan
sebaliknya.
“Usulan lain, semua kendaraan jenis sedan dilarang membeli
BBM bersubsidi, tak perduli tahun pembuatannya. Ini sesuai dengan definisi
kendaraan mewah versi Gaikindo,†imbuh Evita.
Wacana lainnya adalah PT Pertamina mulai mengurangi outlet (SPBU) dispenser BBM bersubsidi
dan menambah dispenser non subsidi serta mengintegrasikan pemberian BBM
bersubsidi dengan klasifikasi PPnBM.
Rapat selanjutnya akan membahas wacana tersebut secara
lebih mendalam, dengan data yang lebih lengkap, termasuk menghadirkan instansi
terkait lainnya seperti kepolisian dan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian
Perhubungan.
Sekadar mengingatkan, berdasarkan roadmap
pengalihan BBM bersubsidi, pembatasan pembelian BBM bersubsidi atau sistem distribusi
tertutup akan mulai dilakukan pada 2011. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi
BBM dapat tepat sasaran. Kenyataan di lapangan saat ini, BBM bersubsidi justru
banyak dinikmati masyarakat yang mampu secara ekonomi.
Di sisi lain, untuk tahun ini Pemerintah dituntut
mengendalikan volume BBM bersubsidi. Berdasarkan APBN-P 2010 yang telah
disahkan DPR, volumenya ditetapkan 36,5 juta kilo liter. Sedangkan BPH Migas
memperkirakan, volume BBM bersubsidi tahun ini dapat mencapai 40,1 juta kilo
liter.
“Oleh karena itu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi
harus mulai dilakukan tahun ini. Selain agar volume BBM bersubsidi tidak
melebihi kuota yang ditetapkan, tujuan besar agar besaran subsidi BBM dapat
dikurangi, juga tercapai,†kata Evita.
Terkait rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi atau pemberlakuan
sistem distribusi tertutup untuk sektor transportasi, tahun lalu telah dilakukan uji coba di Bintan dan tahun 2010 rencananya akan
dilakukan di Batam.