“Melalui penggunaan
Kartu BBM Nelayan, diharapkan penyaluran BBM bersubisidi untuk nelayan
akan lebih tepat sasaran karena sistem kartu ini memungkinkan
penerapan satu kapal hanya bisa mendapatkan satu kartu dengan kuota BBM
bersubsidi untuk masing-masing kapal yang akan ditentukan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Dengan kata lain, Kartu BBM Nelayan ini menjadikan
penyaluran BBM bersubsidi hanya kepada nelayan yang berhak. Nelayan tersebut
juga dapat mengetahui dengan pasti berapa banyak BBM bersubisidi yang tersisa
yang menjadi haknya dalam suatu periode tertentu,†kata Direktur Pemasaran dan
Niaga PT Pertamina Hanung dalam acara soft launching Kartu BBM Nelayan di SPDN
39.141.17 Cilincing, Jakarta Utara. Selasa (25/11).
Kartu BBM Nelayan ini merupakan pengembangan lanjutan dari Fuel Card untuk
kendaraan trasportasi darat yang telah sukses diterapkan di Batam. Sejak
Juni 2014, Kartu BBM Nelayan telah diujicobakan penggunaannya di SPDN
Cilincing. Hingga saat ini, SPDN Cilincing melayani sekitar 158 kapal terdaftar
dengan alokasi BBM bersubsidi sekitar 288 KL per bulan. Setiap transaksi dapat
dipantau secara langsung melalui server KKP, SKPD, Pertamina dan juga
BRI.
Untuk memperoleh
Kartu BBM Nelayan, nelayan harus membuka rekening tabungan yang selanjutnya
mendaftarkan kartu tersebut kepada SKPD (Saturan Kerja Perangkat Daerah; Suku
Dinas Perikanan dan Kelautan) untuk memperoleh kuota BBM. Dalam Kartu BBM
Nelayan akan terdata nama pemilik, nama kapal, dan kuota bulanan sehingga
penggunaan kartu ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah
kapal nelayan sekaligus juga sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk
nelayan.
Hanung melanjutkan, setelah dibagikan di SPDN Cilincing, Kartu BBM Nelayan juga
akan dibagikan kepada nelayan di daerah lain. “Sampai dengan akhir tahun, kami
targetkan Fuel Card sudah bisa
diterapkan di Tegal, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Sampai dengan akhir
tahun, sekitar 2.400 kapal kami targetkan sudah dilengkapi dengan Kartu BBM
Nelayan,†katanya.
Penerapan Fuel Card di Tarakan Hemat BBM 12%
Penerapan fuel card telah dilakukan
Pertamina di beberapa daerah. Misalnya di Tarakan, Kartu Survey untuk penyaluran Solar
bersubsidi bagi nelayan dan kendaraan bermotor yang diterapkan sejak 18
Juli 2014 dan saat ini telah mencakup 2.909 unit kendaraan dan 974 unit
kapal, berhasil menurunkan konsumsi
sekitar 12%.
Hanung menjelaskan, sebelum diterapkan Kartu Survey, penyaluran Solar
bersubsidi rata-rata sekitar 925 KL per hari. Setelah diterapkan, penyaluran
turun di kisaran 825 KL per hari. Kartu Survey berfungsi untuk
mengetahui riil volume dan pola konsumsi Solar bersubsidi untuk nelayan dan
kendaraan darat di Kota Tarakan. Selain itu, dengan Kartu Survey ini juga dapat
menjadi sarana pendataan kendaraan dan kapal nelayan yang berhak mendapatkan
Solar bersubsidi. Data tersebut selanjutnya bisa menjadi database untuk
perhitungan kuota solar bersubsidi yang akurat.
"Kartu Survey bisa diperoleh gratis di SPBU/APMS dan SPDN. Tanpa kartu
survey, konsumen tidak bisa melakukan pembelian Solar bersubsidi di SPBU.
Pembelian Solar dibatasi sebesar Rp 200 ribu per hari," terangnya.
Keberhasilan penggunaan Kartu Survey di Kota Tarakan, tidak terlepas dari
dukungan penuh Pemkot Tarakan berupa Surat Edaran Walikota Tarakan dan
rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan untuk nelayan.
Dengan dukungan semacam itu, penggunaan Kartu Survey diyakini dapat berjalan
dengan baik dan memberikan hasil yang optimal di tempat lainnya.
Selain di Kota Tarakan, yang telah sukses menerapkan Kartu Survey adalah Kab. Belitung, Kab. Tarakan, serta wilayah Kab. Bintan dan Kota Tanjung Pinang, serta Batam yang telah bertransformasi menjadi Fuel Card. (TW)