Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa Peraturan
Pemerintah (PP) No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan belum mengatur
mengenai penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain selain kegiatan mengangkut
penumpang dan atau barang dalam kegiatan dalam negeri.
Selain itu, untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan
mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri,
diperlukan kapal tertentu yang berbendera asing dalam rangka menunjang
kelangsungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kegiatan pengerukan,
kegiatan salvage dan pekerjaan barang air.
Ditetapkan bahwa beberapa ketentuan dalam PP No 20 Tahun
2010 tentang Angkutan di Perairan diubah yaitu Pasal 5 ayat 2 dan 3 dan ayat 4
dihapus serta penjelasan Pasal 5 dihapus, sehingga berbunyi:
1. Kegiatan angkutan dalam negeri
dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal
berbendera
2. Kegiatan angkutan laut dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan untuk mengangkut dan atau
memindahkan penumpang dan atau barang atarpelabuhan laut di wilayah perairan
3. Dihapus.
4. Dihapus.
Di antara Bab XIII dan Bab XIV
disisipkan 1 bab yaitu Bab XIIIA, sehingga berbunyi, Pasal 206a:
- Kapal
asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan
mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam
negeri di wilayah perairan
- Kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat
1, wajib memiliki izin dari Menteri Perhubungan.
- Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan
mengangkut penumpang dan atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan:
- Survei minyak dan gas bumi
- Pengeboran
- Konstruksi lepas pantai
- Penunjang operasi lepas pantai
- Pengerukan
- Salvage dan pekerjaan bawah air
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
dan penyaratan izin, diatur dengan Permen.
Peraturan ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.