Penegasan itu disampaikan Menteri
ESDM Jero Wacil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (30/1), yang
membahas rencana pembatasan BBM Bersubsidi tahun 2012.
"Ini akan mengurangi penggunaan premium," katanya.
Selain kendaraan dinas, Pemerintah juga membatasi penggunaan premium bersubsidi
untuk kendaraan pribadi di Jabodetabek.
Terkait pembatasan ini, Menteri ESDM telah meminta BPH Migas untuk
meningkatkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan
Pendistribusian BBM (TKP4BBM).
"Kami sudah membuat surat
kepada mereka (TKP4BBM) untuk segera merapatkan dan mungkin minggu depan kami
akan rapatkan khusus agar ini (penyalahgunaan BBM) ditangani serius,"
tambahnya.
Pemerintah juga meningkatkan penyiapan sarana dan prasarana BBM non-subsidi,
terutama di luar Jabodetabek.
Untuk rencana pelaksanaan diversifikasi BBM ke gas, Pemerintah menyiapkan 2
jenis bahan bakar gas yaitu CNG dan LGV, diawali dengan pemberian contoh
penggunaan bahan bakar gas oleh kendaraan dinas instansi Pemerintah.
CNG terutama akan ditujukan untuk digunakan pada angkutan umum perkotaan di
daerah yang tersedia sumber gas alam dan infrastruktur penyaluran. LGV
ditujukan untuk angkutan umum di daerah yang tidak tersedia CNG, angkutan umum
eksekutif serta kendaraan pibadi.
"Untuk angkutan umum, converter kit
CNG dan LGV akan diberikan secara gratis," kata Jero Wacik.
Raker ini merupakan pertemuan kedua Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM terkait
rencana pembatasan BBM bersubsidi. Setelah pertemuan pertama sekitar dua pekan
lalu, Komisi VII DPR juga mengundang stakeholder
untuk dimintai pendapatnya mengenai rencana pembatasan BBM bersubsidi.