Hadir dalam rapat tersebut,
Menteri ESDM, Menkeu, Menhub, Mendagri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Dirjen Migas dan Kepala BPH
Migas serta PT Pertamina.
Kepada wartawan usai rapat,
Menko Hatta Radjasa menjelaskan, pertemuan dilakukan untuk memantapkan hasil
rapat kabinet pada Selasa (22/2) yaitu mempersiapkan APBN-P agar dapat segera
disampaikan ke DPR.
â€ÂKita melakukan exercise-exercise. Misalnya, berapa
harga crude yang akan kita exercise, kemudian bagaimana lifting kita sebaiknya dan bagaimana
kita melihat postur dari suatu perubahan itu,†katanya.
Menurut rencana, penyampaian APBN-P akan dilakukan Menkeu pada awal Maret
mendatang, paralel dengan rapat kerja Menteri ESDM mengenai pembatasan BBM
subsidi dan konversi BBM ke bahan bakar gas.
Menko berkeyakinan, pembahasan
mengenai kedua hal tersebut, dapat diselesaikan sebelum 1 April mendatang.
Sebagaimana diketahui, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono usai sidang kabinet, menyatakan bahwa untuk mengurangi
beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang besar, pemerintah menempuh
kebijakan pembatasan volume BBM dan dalam jangka menengah dan panjang melakukan
konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas. Selain itu, pemerintah akan
merumuskan penyesuaian harga BBM pada level yang tepat, sekaligus memberikan
subsidi langsung bagi kelompok miskin.
"Harga BBM mau tidak mau
tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu, lantas
masyarakat yang terdampak kenaikan BBM serta inflasi yang lain, utamanya
masyarakat yang miskin, mesti kita berikan bantuan langsung," katanya.