Harus pro rakyat. Rakyat
harus dapat banyak. Makanya saya minta ke KKKS, CSR harus banyak. Harus sampai
ke rakyat. Tadinya (CSR) yang sudah 10, jadi 20. Ini akan kita kerjakan,
tegasnya dalam jumpa pers usai pertemuan tertutup dengan Meneg BUMN Dahlan
Iskan dan manajemen PT Pertamina, kemarin.
Kebijakan hulu migas yang pro
rakyat merupakan salah satu dari 4 tuntutan masyarakat terkait pembubaran
BPMIGAS. Selama belum ada organisasi atau badan yang bersifat permanen, kata
Wacik, di bawah kepemimpinannya, tuntutan tersebut akan dilaksanakan.
Tuntutan lainnya adalah agar
SKSP Migas (eks BPMIGAS) tidak bersikap boros. Perubahan yang telah dilakukan
adalah mengganti kendaraan dinas pimpinan SKSP Migas dari Camry menjadi Kijang Innova.
SKSP Migas juga harus efisien.
Meski pengeluaran saat ini rata-rata sebesar 0,8% dari maksimal 1% dari total
penerimaan negara, namun menurut Wacik, angka tersebut masih dapat ditekan
lagi.
Tuntutan terakhir adalah tidak
pro asing. Kedaulatan negeri tidak boleh diserahkan kepada asing. Perusahaan
nasional diberikan kesempatan untuk mengembangkan migas semaksimal mungkin,
selama dirasa mampu melakukannya. Namun, ini bukan berarti mengusir perusahaan
asing karena Indonesia masih membutuhkan investasi.