Menteri ESDM Soal Penghematan BBM Subsidi: Opsi Pelat Hitam Dilarang Beli BBM Subsidi Lebih Mudah Diterapkan

”Opsi yang melarang semua mobil pelat hitam membeli BBM subsidi, tentu lebih besar penghematannya dan pelaksanaannya lebih mungkin (mudah),” katanya usai membuka acara Forum Komunikasi Keselamatan Migas di Hotel Kartika Chandra, Rabu  (24/11).

Sebagaimana diketahui, Menko Perekonomian Hatta Radjasa kemarin mengemukakan, ada 2 opsi penghematan BBM bersubsidi yang masih membutuhkan pertimbangan DPR yaitu pertama, semua mobil  pelat hitam dilarang menggunakan BBM subsidi. Kedua, semua mobil pelat hitam dengan tahun pembuatan tahun 2005 ke atas dilarang menggunakan BBM subsidi.

Mengenai waktu pelaksanaan yang rencananya akan dilakukan mulai 1 Januari 2011, menurut Darwin, pemerintah bersemangat melakukan hal ini. Namun demikian, tentunya harus dibicarakan dengan DPR terlebih dahulu.

Ditambahkan Darwin, kebijakan penghematan BBM bersubsidi harus dilakukan untuk menghemat uang negara serta mempertajam sasaran yaitu hanya pihak-pihak yang berhak saja yang dapat menikmati BBM bersubsidi.

”Ingat lho, kita harus berani melangkah, mulai melangkah. Apakah akan sempurna? Belum tentu. Tapi kita (harus) mulai melangkah. Kalau tidak, akan terlalu besar dampak BBM bersubsidi (terhadap keuangan negara) kalau (volumenya) meningkat. Kalau meningkat 10% saja, itu sudah Rp 10 triliun. Itu ekivalen dgn berapa sekolah?,” paparnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo menambahkan, jika seluruh mobil pelat hitam dilarang membeli BBM bersubsidi, maka dapat menghemat BBM sebesar 11 juta kiloliter. Sementara jika opsi hanya mobil dengan tahun pembuatan 2005 ke atas yang dilarang, maka penghematan dapat mencapai 8 juta kiloliter.

Mengenai pelaksanaan di lapangan, lanjutnya, pemerintah telah memiliki beberapa skenario, tergantung opsi yang nantinya disetujui DPR.

Untuk tahap awal, penghematan BBM bersubsidi ini akan dilakukan di kota besar. Namun kota mana yang dipilih, Evita menolak menjelaskan. Meski demikian ia menjelaskan, Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling banyak menggunakan BBM bersubsidi yaitu sekitar 60% dari total kuota.

”Kita masih belum memutuskan yang mana (daerah), tapi kemungkinan kota besar. Kita harus tahu, Jawa-Bali menggunakan 60% BBM,” tegasnya.

Dua opsi penghematan BBM bersubsidi yang akan diajukan pemerintah ke DPR merupakan hasil studi Universitas Indonesia dan Lemigas Kementerian ESDM. Studi yang dilakukan UI dititikberatkan pada aspek kemampuan masyarakat, sementara Lemigas Kementerian ESDM dari aspek teknis.

Untuk tahun 2010, telah ditetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 36,5 juta kiloliter. Namun jumlah ini ternyata tidak mencukupi hingga akhir tahun, sehingga pemerintah menambah lagi volume BBM bersubsidi sekitar 1,8 juta kiloliter.