Dalam sambutannya ketika membuka seminar peningkatan pemanfaatan BBN di Auditorium ESDM, Senin (13/10), Purnomo mengemukakan, pembahasan di Menko Perekonomian terungkap bahwa sangat penting bagi Indonesia untuk mengurangi impor secara keseluruhan dalam menghadapi krisis global saat ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan BBN untuk mengurangi impor BBM.
"Jika impor BBM turun, maka tekanan terhadap neraca pembayaran juga turun," katanya.
Purnomo memaparkan, Departemen ESDM selalu mendukung pengembangan energi non fosil seperti BBN. Namun ini tidak mudah karena harus bersaing energi fosil seperti premium, kerosene dan solar disubsidi pemerintah.
"Soal subsidi ini terkait dengan politik dan sosial. Tidak mudah memindahkan subsidi harga ke subsidi langsung (BLT). Penolakannya cukup tinggi. Pelaksanaan di lapangan tidak gampang. Karena itu tidak mudah mengembangkan energi non fosil," ucapnya.
Pengembangan BBN sebagai energi baru terbarukan atau non fosil merupakan salah satu target bauran energi nasional. Diharapkan pada 2025, share energi terbarukan termasuk BBN dapat mencapai 17%. Saat ini, share energi non fosil masih kurang dari 5%.
Peningkatan Pemanfaatan BBN bertujuan mengurangi impor BBN, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketahanan energi.
Strategi yang diterapkan pemerintah untuk mengembangkan BBN adalah melalui desa mandiri energi, pengembangan biofuel di daerah sesuai potensi dan special biofuel zone.
Guna mendukung pengembangan BBN, pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain.
Hingga akhir Desember 2008, ditetapkan sebagai masa transisi mandatori BBN. Namun mulai 1 Januari 2009, mandatori BBN harus ditaati.