Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan hal itu sesaat sebelum mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan KKKS di Kuta, Bali, Jumat (16/11) malam. Tampak hadir dalam kesempatan itu, Presdir PT Medco Energi Lukman Mahfoedz, VP PT Ephindo Sammy Hamzah, pimpinan PT Exxon, Premier Oil, Salamander, Chevron dan Direktur Eksekutif IPA Dipnala Tanzil.
Pasca ditetapkan pembubaran BPMIGAS oleh Mahkamah Konstitusi, menurut Wacik, Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengambil alih tugas BPMIGAS. Ketentuan ini dituangkan dalam Perpres yang ditandatangani Presiden tanggal 13 November malam.
"Berdasarkan Perpres tersebut, saya sebagai Menteri ESDM ditetapkan sebagai Ketua Satker Pengawasan dan Pengelolaan Usaha Hulu Migas. Jadi kalau ada kontrak-kontrak baru, saya yang akan menandatangani," ujar Wacik.
Sebagai pelaksanaan atas Perpres tersebut, telah dikeluarkan dua Kepmen ESDM.
Menurut Jero Wacik, Kepmen yang telah dikeluarkan memuat jaminan pelaksanaan Perpres. Selain itu, juga ditetapkan bahwa semua pegawai eks BPMIGAS menjadi pegawai unit Satker.
Semua langkah cepat tersebut dilakukan Pemerintah guna memberikan jaminan dan kepercayaan kepada mitra kerja dalam industri migas untuk tetap menjalankan usahanya. Ini penting karena industri migas pada dasarnya tidak boleh berhenti sedetikpun.