Menteri ESDM Jero Wacik kepada pers usai pertemuan mengemukakan,
tambahan kuota tersebut diambil dari sisa kuota sebesar 2,5 juta KL yang selama
ini masih "dibintang" atau disimpan dari total kuota sebanyak 40 juta
KL yang ditetapkan DPR.
"Kemarin sudah dikeluarkan (tambahan kuota). Kita akan gelontorkan
sebagian ke Kalimantan dan ada tambahan lain yang kami kira sudah diatur oleh
BPH Migas," katanya.
Selain memberikan tambahan volume BBM bersubsidi, pemerintah juga akan menambah
suplai BBM non subsidi dalam jumlah tidak terbatas.
"Akan ditambah juga BBM non subsidi. Daya belinya cukup baik.
Di dekat perbatasan, ada yang beli BBM seharga Rp 20 ribu dari Malaysia,"
tambahnya.
Kekurangan yang dialami Kalimantan, menurut Wacik, disebabkan pertumbuhan
ekonomi yang meningkat pesat, sekitar 6-8%. Misalnya, pertambahan kendaraan
motor yang meningkat 30%.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin
mengatakan, penambahan kuota BBM ini merupakan suatu hal yang perlu disyukuri.
Ia juga meminta agar masyarakat di Kalimantan tetap menjaga suasana tetap
kondusif.
Sementara Dirut PT Pertamina menyatakan kesiapannya untuk memasok BBM subsidi
dan non subsidi. Karen juga mengharapkan agar para pengusaha di Kalimantan mau
membangun SPBU non subsidi.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin, Wagub
Kalbar Christiandy Sanjaya, Kepala Bappeda Kaltim Rusmadi dan Wagub Kalteng
Ahmad Diran, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo, Kepala BPH Migas
Andi Sommeng, Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan dan Ketua Hiswana Migas Eri
Purnomo Hadi.