Sebagai kompensasinya, pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan yang mempermudah birokrasi seperti perizinan dan lelang pengadaan barang untuk keperluan eksplorasi dan produksi migas.
Hal itu dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuannya dengan sejumlah KKKS seperti PT Pertamina (Persero), ENI, Total, Petrochina dan Inpex di Gedung Setneg, Rabu (11/6) siang. Para KKKS tersebut didampingi Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Dirjen Migas Departemen ESDM Luluk Sumiarso dan Kepala BPMIGAS R. Priyono.
Purnomo Yusgiantoro usai pertemuan mengemukakan, KKKS mendapatkan windfall profit dengan harga minyak yang tinggi. Dengan keadaan perekonomian yang terbebani subsidi yang terus meningkat, KKKS diminta sharing the pain.
Mengenai bentuknya, menurut Purnomo, ada beberapa exercise yang masih perlu pengkajian oleh Menteri Keuangan dan Kepala BPMIGAS.
Selain meminta KKKS berbagi beban, Presiden SBY juga meminta KKKS untuk meningkatkan produksi migas yang merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang utama.
Secara umum, KKKS sepakat menyampaikan komitmen untuk meningkatkan produksi migas dan terus berinvestasi. Namun mereka juga meminta dukungan mengatasi beberapa kendala operasional dan lintas sektoral, termasuk permasalahan otonomi daerah.
KKKS yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden terdiri dari 3 KKKS mewakili badan usaha yang melakukan kegiatan eksplorasi dan 4 KKKS mewakili badan usaha yang melakukan kegiatan produksi.