Demikian benang merah pertemuan yang berlangsung dua tahun sekali tersebut. Bertindak sebagai Ketua Delegasi RI adalah Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy Hermantoro, Sedangkan Delegasi Norwegia dipimpin oleh Director General Ministry of Petroleum and Energy (MPE) Norway, Odd Sverre Haraldsen. Hadir pula dalam acara ini, Duta Besar RI untuk Norwegia Yuwono Agus Putranto dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik.
Dalam pertemuan itu, selain membahas mengenai kebijakan energi di masing-masing negara, perkembangan bisnis migas, kelistrikan dan energi baru terbarukan, Indonesia dan Norwegia juga membahas proyek-proyek kerja sama yang sedang dilakukan serta proyek yang potensial untuk dikerjasamakan. Proyek-proyek yang merupakan kerja sama Indonesia-Norwegia, antara lain proyek biogas, kerja sama dengan ITS dan ITB serta training PLN.
Pada akhir pertemuan, Ketua Delegasi RI Edy Hermantoro menyampaikan apresiasinya kepada delegasi dan narasumber atas partisipasinya pada pertemuan bilateral itu. Edy Hermantoro juga menggarisbawahi mengenai gas flaring yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan pada pertemuan selanjutnya yang rencananya akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2016, akan dilakukan pembahasan mengenai perkembangan hal tersebut.
Pihak Indonesia juga meminta dukungan Norwegia, terutama terkait teknologi, mengenai pengembangan mini and small LNG plant yang dilakukan Indonesia. Dukungan juga diharapkan terhadap pengembangan energi baru terbarukan.
Sedangkan pihak Norwegia yang diwakili Odd Sverre Haraldsen, mengharapkan kerja sama kedua negara dapat ditingkatkan dan saling menguntungkan di masa depan.
Khusus mengenai kerja sama dengan Statoil, BUMN Norwegia tersebut menegaskan komitmennya akan tetap berinvestasi di Indonesia dan pada tahun 2016 akan menyelesaikan pemboran sumur yang survei seismiknya telah rampung dilakukan.
Sejak tahun 2007, Statoil telah menandatangani kontrak bagi hasil untuk menggarap sumber minyak di Blok Migas Kuma, Karama dan North Makassar Strait di Sulawesi Barat, Halmahera-Kofiau di Maluku Utara, West Papua IV di Papua, Halmahera II di Maluku Utara dan Aru di Maluku.
Di Blok Migas Karama dan Halmahera II, Statoil menggarap sepenuhnya di kedua blok tersebut, sementara selebihnya bermitra dengan perusahaan migas lainnya. Namun untuk Blok Karama, Statoil Indonesia bersama Pertamina Hulu Energi memutuskan untuk mengembalikan seluruh wilayah kerja (WK) kepada pemerintah karena meski telah berupaya optimal, hasil evaluasi yang telah dilakukan mengindikasikan tidak ditemukannya cadangan hidrokarbon di WK tersebut. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan menjadi tanggung jawab kontraktor. (TW)