Pada kesempatan tanya jawab, anggota DPR meminta agar pemerintah berhati-hati dalam penerapan smart card karena bisa berdampak pada biaya angkutan. Sementara penanya lainnya mengharapkan agar data yang dipakai pemerintah dalam rencana tersebut akurat, agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari serta meminta jaminan bahwa dengan digunakannya sistem ini dapat diketahui secara jelas volume penjualan BBM bersubsidi.
Alvin Lie dari Fraksi PAN mengemukakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah menekan beban APBN, khususnya subsidi BBM. Namun ia menilai lebih baik pemerintah memperbaiki dulu kinerja PT Pertamina agar efisien.
Sedangkan Tjatur Sapto menilai masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk menekan subsidi karena dikhawatirkan akan timbul penyalahgunaan premium dan solar dari pihak yang mendapat BBM bersubsidi ke pihak yang tidak berhak. Ia mengusulkan diberlakukannya pajak BBM untuk kendaraan mewah dan pajak khusus bagi mereka yang memiliki kendaraan lebih dari satu.
Rapat kerja Komisi VII dengan jajaran Departemen ESDM dipimpin oleh Ketua Komisi VII Airlangga Hartarto dan dihadiri oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Dirjen Migas Luluk Sumiarso, Sekjen ESDM Waryono Karno, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono dan Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Ahmad Faisal serta pejabat lainnya.
Mengingat keterbatasan waktu karena Menteri ESDM harus menghadiri sidang kabinet, maka rapat dilanjutkan Rabu (20/2) mendatang dengan agenda jawaban dari pihak pemerintah.