"Kenapa BPH Migas tidak dilibatkan dalam pelaksanaan program ini? Kenapa cuma Pertamina saja?" tanya Macan Yusuf Effendi atau Dede Yusuf dalam Raker antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Dirjen Migas, PT Pertamina dan BPMIGAS serta BPH Migas, kemarin sore.
Anggota DPR lainnya, Ismiyatun, mengungkapkan, perencanaan yang kurang matang serta minimnya sosialisasi telah membuat masyarakat bingung dan panik.
Dalam akhir raker, Ketua Komisi VII Erlangga Hartarto meminta agar pemerintah memberikan rencana pelaksanaan pengalihan minyak tanah secara menyeluruh, termasuk jadwal dan volume minyak tanah yang dialihkan ke elpiji.
Sementara itu seusai rapat, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro kembali menegaskan kebijakan pemerintah untuk memperpanjang masa transisi pengalihan minyak tanah ke elpiji agar masyarakat dapat lebih siap. Pemerintah akan tetap membagikan paket tabung gas 3 kg dan kompor, sambil terus menyuplai minyak tanah.
Mengenai adanya anggapan program ini gagal, ditampik Pertamina. Menurut Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal, hanya 202 dari 4977 pangkalan atau lokasi yang mengalami kritis minyak tanah.
"Jumlah pangkalan yang kritis hanya 4,06% dari total pangkalan di Jabodetabek," katanya.
Untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah, papar Faisal. Pertamina akan terus melakukan operasi pasar dan penambahan penyaluran ke pangkalan (extra dropping) sampai kebutuhan masyarakat terpenuhi. (Copyright by Ditjen Migas).