Menurut pimpinan Komisi VII Rapiudin Hamaro yang mewakili tim kecil dalam rapat dengar pendapat dengan instansi terkait, Rabu (26/9), pihaknya tidak memahami rencana dan kegiatan yang diajukan tiap-tiap departemen karena sebelumnya tidak mendapat kesempatan untuk membaca kegiatan kerja yang diajukan.
Tim kecil juga banyak menemukan duplikasi kegiatan di instansi-instansi tersebut. Sebagai contoh, program sosialisasi nuklir ternyata tidak hanya diajukan oleh BATAN, tetapi juga Kementerian Ristek. Komisi VII akhirnya memutuskan sosialisasi dilakukan oleh BATAN.
Dalam raker itu, DPR juga menyoroti kurangnya koordinasi di internal instansi terkait ketika menyusun anggaran dan program kegiatan.
Selain menyampaikan pandangan umum, tim kecil juga menyampaikan catatan-catatan untuk masing-masing instansi. Untuk Departemen ESDM, Rapiudin mengharapkan agar koordinasi dapat ditingkatkan lagi. Khusus Ditjen Migas, diharapkan agar program yang diajukan sudah dapat terlihat hasilnya tahun mendatang.
Sementara untuk BPH Migas, terkait dengan sensus minyak tanah dan elpiji, program ini merupakan pertama dan terakhir jika data BPH Migas tidak dipakai oleh pemerintah. Jika ternyata dipakai, maka program ini dapat berkelanjutan.
Sony Keraf menambahkan, jika BPH Migas tidak melakukan sensus minyak tanah dan elpiji, ia mengharapkan agar Departemen ESDM dapat melakukan hal tersebut.
"Sudah 3 tahun kami meminta data ini tapi tidak pernah diberikan. Padahal data ini penting dalam menentukan subsidi BBM dan elpiji," kata Sony Keraf. (Copyright by Ditjen Migas).