Anggota VII BPK Udju Djuhaeri menyatakan selama ini BPK hanya melakukan audit 11 KPS dari total 40 KPS yang sudah melakukan produksi di 49 wilayah kerja.
“Pada semester II/2008, kami rencananya akan mengaudit seluruh KPS yang sudah berproduksi di
Cost recovery adalah keseluruhan biaya yang ditanggung oleh pemerintah atas pengeluaran KPS untuk memproduksi minyak dan gas.
Menurut dia, rencana audit yang dilakukan BPK ini meliputi keseluruhan cost recovery yang dibayarkan oleh pemerintah kepafa para kontraktor.
Selain itu, audit yang dilakukan BPK ini bertujuan melakukan evaluasi dan mengantisipasi potensi penyimpangan dalam cost recovery.
Namun, Udju mengatakan rencana untuk mengaudit seluruh KPS yang sudah berproduksi ini akan disesuaikan dengan jumlah auditor yang dimiliki BPK. Selama ini kemampuan BPK untuk mengaudit 11 KPS sudah dapat dikatakan memenuhi syarat dan kuota.
“11 KPS yang sudah diaudit itu sudah mencakup lebih dari 56%. Namun, untuk audit 40 KPS dibutuhkan tambahan 150 auditor,†tuturnya.
Berkaitan dengan perkembangan laporan keuangan BPMIGAS, dia menjelaskan lembaga itu telah melakukan perbaikan laporan keuangan, termasuk juga pemakaian kebijakan akuntansi setelah sebelumnya mendapatkan opini adverse.