Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (11/2), mengatakan, penggunaan persentase untuk alpha BBM bersubsidi lebih rumit karena jika harga minyak turun, anggaran bisa turun. Sedangkan jika harga minyak naik, anggaran pun melambung. Padahal, sebagian besar komponen biaya distribusi merupakan fixed cost.
“Menurut kita (pemerintah), akan lebih efisien kalau angkanya fixed (nominal) saja,†tegas Evita.
Komponen alpha terdiri dari distribusi dan margin. Komponen distribusi terdiri dari pengangkutan, penyimpanan dan distribusi. Dari tiga item tersebut, hanya biaya pengangkutan saja yang besarannya tergantung ICP. Sedangkan penyimpanan dan distribusi merupakan fixed cost.
Dalam rapat kerja tersebut, pemerintah mengusulkan alpha rata-rata tertimbang secara nasional dalam dua besaran yaitu untuk ICP antara US$ 40-50 per barel, besaran alpha Rp 693,5 per liter dan ICP antara US$ 50-60 per barel, alphanya Rp 704 per liter. Angka ini telah dibahas bersama antara Ditjen Migas Departemen ESDM, BPH Migas dan PT Pertamina.
Pemerintah mengajukan besaran alpha yang berbeda untuk setiap wilayah distribusi niaga (WDN) dengan tujuan menjamin ketersediaan BBM di daerah-daerah terpencil.
“Untuk daerah-daerah yang terpencil seperti di Wamena, BBM nggak sampai ke konsumen sehingga harus diangkut sendiri. Kita minta Pertamina sebagai pemenang PSO agar memberikan BBM sampai ke konsumen. Karena itu ada tambahan lagi biaya kira-kira Rp 50 per liter,†kata Evita.
Rapat kerja mengenai alpha ini akan dilanjutkan kembali setelah pemerintah melengkapi data-data yang diminta DPR.