“Ini sesuatu yang sangat berbeda, dari sekedar sumber
penerimaan negara. Migas telah menjadi bagian dari sistem energi nasional kita.
Ini disebabkan karena ekonomi kita telah tumbuh sangat pesat, sehingga
membutuhkan perhatian dan dukungan khusus agar ekonomi nasional memiliki sistem
yang efisien serta mendukung kelanjutan pertumbuhan ekonomi di masa depan,â€Â
ujar Wakil presiden Boediono dalam sambutannya pada pembukaan Konvensi dan
Pameran IPA ke 34 di JCC, Selasa (18/5).
Perubahan paradigma ini memerlukan kebijakan jangka
pendek, menengah dan jangka panjang di bidang ekonomi karena tidak ada ekonomi
yang dapat hidup tanpa energi.
Boediono mengemukakan, ada 2 hal yang harus digarisbawahi di
bidang migas yaitu produksi dan konsumsi. Dari sisi produksi, migas ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan domestik. Kegiatan eksplorasi yang agak menurun beberapa tahun terakhir ini, harus didorong
dan dipercepat dengan membenahi masalah insentif, kebijakan dan pelaksanaan di
lapangan.
“Pemerintah dengan sungguh hati akan melihat ini semua dan
kita akan melihat (kebijakan) mana yang akan dilakukan jangka pendek dan mana
yang jangka panjang,†katanya.
Terkait hal tersebut, lanjut Boediono, dirinya dengan
dengan didampingi para menteri, akan melakukan pertemuan dengan kontraktor
kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam
pengembangan migas.
“(Pemerintah) tidak bisa ngarang-ngarang sendiri, harus
dengarkan dari pelaku di lapangan. Ini dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan pola insentif regulasi yang optimal, terbaik bagi semua pihak,
terlebih bagi rakyat Indonesia,â€Â
tambahnya.
Sementara dari sisi konsumsi, tutur Boediono, harus ada
kebijakan yang menjamin terbentuk atau terbangunnya pola konsumsi energi yang
dapat mendukung secara maksimal pertumbuhan ekonomi.
“Kita merencanakan pertumbuhan ekonomi tertentu dan itu
harus kita jamin kebutuhan energinya, termasuk kebutuhan migas, dengan pola
yang kita tentukan yaitu cost efficient
and clean,†tegas Boediono.