Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, survei smart card dilakukan selama sebulan. Melalui survei tersebut, BPH Migas ingin mengetahui intensitas penggunaan kendaraan motor roda dua dalam satu hari yang dikaitkan dengan waktu pengisian bensin dan kemudian mobilitas kendaraan tersebut.
Jika ditambah dengan penggunaan BBM di masing-masing kendaraan kendaraan, misalnya angkutan umum, menutut Tubagus, penghitungannya lebih sulit lagi. Alasannya, masing-masing angkutan umum masih dibedakan lagi, yaitu angkutan umum antarkota dan antarprovinsi.
“Konsumsi BBM-nya pasti beda,†ujar Tubagus usai bertemu Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, kemarin.
Tubagus mengatakan, sampai saat ini program smart card masih dalam tahap awal. Karena itu, pihaknya belum berencana menetapkan proyek percontohan program ini. “Program smart card berkaitan dengan perilaku, tingkat kesulitan yang juga terkait dengan penggunaan kendaraan,†ujar Tubagus.
Dia juga menegaskan, pihaknya sampai saat ini menanti persetujuan dari DPR karena terkait dengan alokasi dana yang diambil dari APBN-P. “Oleh karena itu, kami tidak tahu berapa besar keberhasilannya karena bisa saja 100%, 75% dan 50%. Ini linier dengan waktu,†ujarnya.
Tubagus berharap program smart card tidak molor lagi karena potensi penghematannya akan berkurang. Apabila pemerintah tidak bertindak apapun, menurut dia, BBM yang didistribusikan sebanyak 41 juta kiloliter. Jika berhasil sebanyak 100%, maka penghematan bisa mencapai 35,4 juta kiloliter. Kalau berhasil 75%, menjadi 37 juta kiloliter. Kalau keberhasilan mencapai 50%, penghematan bisa menjadi 39 juta kiloliter.