Peraturan Kegiatan Usaha Hulu

NamaTentangTahunLampiran
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi2013
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2012Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi2012
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah2011
Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri2010
Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi 2010
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3288 K/15/MEM/2010Alokasi Gas Bumi untuk Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5), Satu Proyek Pabrik Pupuk di Donggi Senoro, dan Satu Proyek Pabrik Pupuk di Tangguh2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010Wilayah Pertambangan2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi2009
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua2008
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2008Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama2008
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 Pedoman Dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi 2008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1736 K/13/MEM/2008Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dalam Penawaran Wilayah Kerja Blok \"GMB Sekayu\" Tahun 20082008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1737 K/13/MEM/2008Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk Mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok \"GMB Sekayu\"2008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1840 K/13/MEM/2008Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 20082008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1834 K/13/MEM/2008Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok \"GMB Indragiri Hulu\" dan Blok \"GMB Bentian Besar\"2008
Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi2008
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008Pengusahaan Gas Metana Batubara2008
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air2007
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0740 K/13/MEM/2007Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 20062007
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 028 Tahun 2006Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi2006
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006Pengusahaan Gas Metana Batubara2006
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006Tatacara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi2006
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi2006
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2602 K/23/MEM/2006Penetapan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama Dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term And Condition) Serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Putaran I Tahun 20062006
Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Perubahan Atas PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi2005
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 008 Tahun 2005Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi2004
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/Mem/2003Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi2003
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi2002
Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 02.P/075/Mpe/1992Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi1992
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai1974
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya2015
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya2015