Penawaran WK Migas Jadi Program Prioritas Ditjen Migas

Jakarta, Penawaran wilayah kerja (WK) migas baru menjadi salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2018. Dalam waktu dekat akan dilakukan lelang terbuka WK migas yang sebelumnya tidak laku.

“Kemarin (WK) yang belum laku, di semester awal ini akan dilelang lagi. Pak Tunggal (Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas) diminta evaluasi datanya. Setelah oke, akan dilelang lagi,” ungkap Sekretaris Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Susyanto, di Gedung Migas, Kamis (4/1).

Program prioritas Ditjen Migas tahun 2018 lainnya adalah kelanjutan 8 blok migas terminasi. Dari 8 blok migas tersebut, 2 blok diserahkan ke PT Pertamina yaitu Blok Tengah dan Blok North Sumatera Offshore (NSO). Blok Tengah karena merupakan unitisasi dengan Blok Mahakam, maka lebih efisien dikelola oleh Pertamina. Sedangkan Blok NSO akan digabungkan dengan Blok NSB (North Sumatera B) yang lokasinya berdekatan.

Sementara 2 blok lainnya yaitu Attaka dan East Kalimantan akan dilakukan lelang terbuka. Sedangkan 4 blok lainnya yaitu Blok Tuban, Blok Ogan Komering, Blok Sanga-Sanga dan Blok South East Sumatera, KKKS lama telah diminta melakukan penawaran kepada Pemerintah. Selanjutnya, Pertamina akan diberikan kesempatan right to match. “Nanti Pertamina dipanggil, minimal bisa menyamakan (penawaran KKKS lama). Kalau tidak mau, ya sudah dikasih ke Kontraktor lama,” jelas Susyanto.

Di hilir migas, Program BBM Satu Harga masih menjadi program prioritas Ditjen Migas. Sesuai dengan roadmap, diharapkan dapat dibangun 50 lembaga penyalur BBM Satu Harga oleh PT Pertamina. “Kita akan meneruskan Program BBM Satu Harga. Ini sudah menjadi icon Bapak Presiden,” tambahnya.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pembagian konverter kit untuk nelayan masih akan menjadi prioritas. Pada tahun 2018 ini, direncanakan akan dibagikan 40.000 unit konkit untuk nelayan. Pada tahun 2017, telah dilaksanakan pembagian sebanyak 17.081 unit di 28 kabupaten/kota dengan dana Rp 120,92 miliar. Sementara untuk jargas, rencananya akan dibangun 78.000 sambungan rumah (SR) di 17 kota. (TW)