Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoyo di Gedung Bank Indonesia, Kamis (13/4), menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kementerian ESDM dan Bank Indonesia, khususnya penyaluran subsidi LPG 3 kg tepat sasaran yang akan dilakukan secara elektronik.
Nota kesepahaman ini menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dalam meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Nota kesepahaman tersebut merupakan perluasan dari kerja sama sebelumnya yaitu No.17/1/GBI/DSta/NK yang ditandatangani tanggal 3 Agustus Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pertukaran, Perolehan, dan Penyusunan Data dan/atau Informasi. Nota Kesepahaman perbaharuan ini nantinya akan berlaku selama 5 tahun.
Perluasan kerjasama antara Kementerian ESDM dan BI ini, antara lain mencakup peningkatan keuangan inklusif guna mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Kerja sama juga dilakukan dalam penyaluran bantuan dan/atau subsidi energi secara elektronik, yang akan dilakukan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hal ini dilakukan agar penyaluran subsidi energi dapat berjalan secara tepat sasaran. Untuk mendukung penyaluran subsidi energi secara nontunai, Bank Indonesia akan memberikan fasilitasi koordinasi, regulasi, monitoring dan pengawasan, dengan model bisnis yang sebelumnya telah digunakan pula pada bantuan sosial nontunai lainnya, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Mekanisme penyaluran bantuan akan terdiri dari 4 tahapan utama yaitu registrasi/pembukaan rekening, edukasi dan sosialisasi, penyaluran, serta penarikan dana atau pengambilan subsidi di outlet bank penyalur yang telah ditentukan, seperti agen bank dan ATM. Sementara itu, untuk mendukung kesiapan operasional penyaluran subsidi energi, BI bersama OJK akan mendorong 4 Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BTN), untuk mempersiapkan jaringan keagenan dan mengembangkan inovasi kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) yang mengintegrasikan berbagai jenis bantuan ke dalam satu kartu.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengawali sambutannya, menyampaikan terima kasih atas dukungan BI terhadap penyaluran subsidi LPG 3 kg yang rencananya akan dilaksanakan mulai awal tahun 2018. Hal ini dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan anggaran subsidi energi tidak membengkak.
Jonan mengatakan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, apabila dikendalikan secara fisik di lapangan bahwa yang berhak membeli hanyalah masyarakat dengan golongan tertentu, tentu merupakan hal yang sulit. “Kita sudah mencoba distribusi tertutup di Tarakan dan berhasil. Tapi kalau seluruh Indonesia, ini ada 500 kota dan kabupaten. Saya kira akan panjang (repot) dan sebagainya. Oleh karena itu, kami menyatakan agar dimasukkan ke kartu (KKS) saja,†papar Jonan.
Data para penerima subsidi LPG 3 kg tepat sasaran, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP2L) berjumlah 25,7 juta orang.Apabila subsidi LPG 3 kg tidak diatur, lanjut Jonan, subsidi LPG tahun 2017 yang ditetapkan Rp 20 triliun, maka di akhir tahun bisa melonjak menjadi Rp 30 triliun. Subsidi bisa semakin membengkak menjadi Rp 40 triliun pada tahun 2018 apabila harga LPG dunia bergerak naik.
Gubenur BI Agus Martowardoyo menyambut baik rencana pelaksanaan LPG tepat sasaran. Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah memberikan pengarahan bahwa pemberian bantuan sosial maupun subsidi baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, harus dilakukan non tunai dan diupayakan dalam satu kartu. “Kalau saat ini masih dalam kartu-kartu yang berbeda, ke depan akan diupayakan dalam satu kartu,†katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, langkah strategis yang dilakukan Kementerian ESDM adalah Program Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dilaksanakan sejak tahun 2007 dan hingga 2017, telah mampu menghasilkan penghematan uang negara Rp 197 triliiun.
Setelah dilakukan kajian, dari 57 juta penerima paket perdana LPG 3 kg, ternyata hanya sekitar 25,7 juta yang berhak menerima bantuan subsidi yang nantinya dimasukkan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Di dalam kartu tersebut, tiap tabung LPG terdapat subsidi Rp 16 ribu. Jadi nanti penerimacukup membayar Rp 15 ribu tiap tabungnya, sesuai dengan harga keekonomian.
Selain untuk penyaluran subsidi LPG 3 kg, KKS juga direncanakan untuk penyaluran subsidi listrik untuk masyarakat pengguna 450 watt dan sebagian 900 watt, mulai tahun 2018. “Jadi PLN menjual listriknya per kwh di harga yang sama,†tambah Jonan. (TW/NK)