Aturan Lain yang Terkait

NamaTentangTahunLampiran
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa2006
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 026 Tahun 2006Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional2006
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 027 Tahun 2006Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi2006
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik2004
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik2001
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2000Pokok-Pokok Organisasi Pertamina2000
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 19841999
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999Pengesahan Protocol of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage,1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi International Tentang Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 191999
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2001Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 Tentang Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan Dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina)2001
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara2001
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006Penyediaan Dan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain2006
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL) Sebagai Bahan Bakar Lain2006
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005Penghematan Energi2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perseroan2003
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 K/73/Mem/2006Penanggung Jawab Penanganan Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD), Penanganan Sosialisasi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik, Penanganan Percepatan Kegiatan Energi Alternatif, Penanganan Masalah Yang Berkaitan Dengan Kema2006
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/Mem/2005Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 20052005
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1352 K/81/Mem/2005Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135 K/81/MEM/2005 Tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Derah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 20052005
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/Mem/2004Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral2004
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1522 K/80 /Mem/2004Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 Tentang Penetapan Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 20042004
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1185 Tahun 2004Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral2004
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0001 Tahun 2004Komite Ahli OPEC2004
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 988 K/80/Mem/2003Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral2003
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 517 K/81/Mem/2003Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Derah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 20032003
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 111 K/70/Mem/2003Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetisi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi2003
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454 K/30/Mem/2000Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi2000
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral2003
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2008Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Masional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib2008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2808 K/20/MEM/2006Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri2006
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20 Tahun 2008Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib2008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2821 K/80/MEM/2007Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 20082007
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0157K/73/MEM/2008Tim Kajian Penerapan Sistem \"Hedging\" dalam Penjualan Minyak Indonesia2008
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14499 K/14/DJM/2008Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Diesel yang Dipasarkan di Dalam Negeri2008
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 14496 K/14/DJM/2008Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar yang Dipasarkan di Dalam Negeri2008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498 K/84/MEM/2008Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas bumi untuk Tahun 20092008
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2659 K/10/MEM/2008Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk Pemberian Izin Survei Umum2008
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh2008
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 23204.K/10/DJM.S/2008Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri2008
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah2009
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1203 K/10/MEM/2009Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi2009
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0225 K/11/MEM/2010Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010-20252010
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 20102010
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2009Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina2009
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral2010
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 18665.K/72/DJM.O/2011Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Aviation Gasoline (Avgas) yang Dipasarkan di Dalam Negeri2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing2011
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah2011
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2011Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama2011
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia2011
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 247.K/10/DJM.T/2011Spesifikasi Bahan Bakar Gas Jenis CNG untuk Transportasi yang Dipasarkan di Dalam Negeri2011
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 33633.K/10/DJM.T/2011Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur yang Dipasarkan di Dalam Negeri2011
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009Konservasi Energi2009
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010Reklamasi dan Pascatambang2010
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing2011
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2011Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut dalam Negeri2011
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1816 K/73/MEM/2012Satuan Tugas Monitoring dan Evaluasi Penghematan Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Listrik2012
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1010 K/73/MEM/2012Panitia Penghargaan Energi Tahun 20122012
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2125 K/73/MEM/2012Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 20122012
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2012Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012Manajemen Energi2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012Penghematan Penggunaan Air Tanah2012
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2700/11/MEM/2012Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-20252012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa2012
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2015Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib2015