.jpg)
Sragen, Mulai tahun 2019, Program Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) diperluas, menyasar para petani. Sebanyak 1.000 paket perdana Konversi BBM ke LPG 3 Kg untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran dibagikan secara gratis, di mana 350 petani di Kabupaten Sragen berkesempatan menjadi penerima pertama program Pemerintah ini.
Pembagian 350 paket Konversi BBM ke LPG 3 Kg untuk Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran untuk Kabupaten Sragen dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa (12/11), dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi, Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian ESDM Susyanto, Bupati Sragen Yusdinar Untung Yuni Sukawati, Dinas Pertanian Kabupaten Sragen, perwakilan PT Pertamina dan instansi terkait lainnya.
Program ini merupakan amanat Peraturan Presiden No. 38 tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG (Liquified Petroleum Gas) Tabung 3 Kg untuk Kapal Penangkap ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran. Tujuannya adalah mendukung diversifikasi energi di mana LPG merupakan energi alternatif yang murah, nyaman, ramah lingkungan dan aman.
"Ini merupakan program Pemerintah. Dulu kita menyasar nelayan, kini diperluas ke petani dengan kriteria tertentu yaitu maksimum tanahnya seluas 0,5 hektar," ungkap Sesditjen Migas Iwan Prasetya Adhi.
Sesuai dengan Perpres tersebut, petani penerima pembagian paket perdana konversi BBM ke LPG 3 kg harus memenuhi persyaratan yaitu pemilik lahan dengan luas lahan maksimal 0,5 hektar, untuk transmigran kurang lebih 2 hektar dengan menunjukkan dokumen kepemilikan lahan, memiliki identitas petani yang direkomendasikan oleh kepala desa/camat dan disahkan oleh kepala daerah dan atau kepala Dinas Pertanian setempat serta memiliki identitas KTP, KK dan Kartu Tani.
Kriteria lainnya adalah memiliki pompa air dengan mesin pengerak lebih kecil 6,5 HP, belum pernah menerima bantuan yang sejenis, mesin pompa air yang dimiliki berbahan bakar bensin serta masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dinyatakan dengan surat keterangan bahwa data calon penerima bantuan masuk dalam BDT
Paket perdana yang dibagikan ini terdiri dari mesin pompa air, konverter kit, selang hisap dan buang, 1 buah tabung LPG 3 kg, serta aksesoris pendukung lainnya (reducer, regulator, mixer, dll).
"Selain Sragen, daerah lain yang petaninya mendapat paket ini adalah Kabupaten Klaten 350 unit, Kabupaten Malang 50 unit dan Kabupaten Bantul 250 unit," tambah Iwan.
Pemerintah mengharapkan agar para petani penerima paket perdana dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan produktivitas serta taraf hidup. Dengan menggunakan mesin pompa berbahan bakar LPG ini, penghematan yang diperoleh sekitar 35%.
Bupati Sragen Yusdinar Untung Yuni Sukawati, menyambut gembira pemberian paket untuk para petani ini. "Sragen sangat bersyukur mendapat paket konkit untuk petani. Tahun 2017, saya berkirim surat kepada Kementerian ESDM dengan latar belakang banyaknya teman-teman petani yang mengalami kecelakaan akibat mesin pompa air buatan sendiri, hasil utak-atik. Saya berkirim surat agar diberikan mesin yang benar. Alhamdullillah tahun 2019 terjawab (suratnya) dan mendapat paket mesin berbahan bakar LPG," papar Yusdinar.
Pemberian paket konversi ini sangat penting bagi petani Sragen yang masyarakatnya bermata pencarian utama sebagai petani. Sebagian lahan pertaniannya merupakan sawah tadah hujan, sehingga ketika musim kemarau, pompa air sangat diperlukan untuk menyirami tanaman.
Untuk mendukung program konversi ini, PT Pertamina siap menambah kuota LPG 3 kg. Menurut Project Coordinator Konversi BBM ke LPG PT Pertamina Isfahani, kuota LPG 3 kg ditambah sekitar 20.000 tabung yang diperuntukkan selama musim kemarau.
Program pembagian konverter kit untuk pompa air petani ini juga merupakan kegiatan berkelanjutan Pemerintah. Untuk tahun 2020, rencananya jumlah paket yang akan dibagikan meningkat 10 kali lipat yaitu sebanyak 10.000 unit di 8 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. (TW)