Jakarta, Peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional sebagai akibat konflik Rusia-Ukraina, berdampak pada beban APBN baik untuk subsidi dan kompensasi BBM dan LPG, juga membebani badan usaha. Meski demikian, Pemerintah tetap fokus pada pengamanan pasokan BBM dan LPG untuk masyarakat.
"Fokus Pemerintah menjamin tersedianya pasokan BBM dan LPG yang memadai bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan BBM dan LPG periode Ramadan dan Idul Fitri dipastikan tetap aman dengan stok di atas 20 hari," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi di Jakarta, Kamis (14/4).
Pemerintah juga terus mengimbau agar masyarakat mampu tidak menggunakan BBM dan LPG subsidi, mengingat peruntukannya adalah bagi masyarakat yang membutuhkan. Subsidi BBM dan LPG harus tepat sasaran. Pemerintah akan meningkatkan pengawasan pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi.
Agung menjelaskan, Pemerintah memahami kondisi sulit yang dihadapi masyarakat saat ini dan Pemerintah memperhatikan hal ini dengan mengambil kebijakan terbaik untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Untuk saat ini, dalam jangka pendek kami hanya fokus pada menjamin pasokan BBM dan LPG tetap terjaga. Pengawasan juga terus dilakukan. Kita minta pengertian, jangan gunakan BBM dan LPG subsidi yang bukan haknya. Kita ingin anggaran subsidi bisa benar-benar dipakai untuk menumbuhkan perekonomian," kata Agung.
Harga minyak dunia yang terus melejit, berdampak luas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP pun meningkat lebih dari US$100 per barel. Bahkan ICP bulan Maret 2022 mencapai US$113,5 per barel. Sementara, rata-rata Januari hingga April 2022 adalah US$99,19 per barel.
"Kita semua terpukul dan prihatin, kenaikan minyak dunia lebih banyak membebani APBN baik untuk subsidi dan kompensasi BBM dan LPG, serta juga membebani badan usaha. Karena asumsi ICP dalam APBN 2022 sebesar US$63 per barel, sekarang sudah kisaran US$100 per barel. Padahal kebutuhan APBN sangat urgent untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk perlindungan kepada masyarakat kurang mampu," tutup Agung. (TW)