Izin Angkutan Barang Khusus Berbahaya (B3)

Selamat Siang Kementrian ESDM,

Mohon informasinya apakah pengangkutan kondensat dan sulfur yang dilakukan dengan menggunakan truck harus memiliki Izin Angkutan Barang Khusus Berbahaya (B3) yang diterbitkan oleh kementrian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Perhubungan Darat atau sudah cukup dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang diterbitkan oleh Kementrian ESDM melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
Terima kasih,

Lama waktu validasi registrasi awal

Kpd yth
Bpk/ibu Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Saya selalu dari perwakilan PT GASOIL CISO NUSANTARA mau menanyakan mengenai waktu validasi register awal, dalam hal ini perusahaan kami belum mendapatkan konfirmasi validasi tersebut, jadi untuk saat ini dalam sistem perizinan migas secara online kami belum bisa melakukan apapun dikarenakan validasi tersebut.
Dengan ini kami mohon konfirmasi validasi tersebut, agar kami dapat melakukan proses registrasi perizinan.

Kami ucapkan terimakasih

Salam
Herlan
PT. Gasoil Ciso Nusantara

Aturan baru solar bersubsidi yang tidak adil.

Mohon maaf Pak, tapi saya tdk tau harus mengadu kemana.


Ditengah beratnya iklim usaha saat ini, muncul aturan dari pertamina yang tidak adil. 


Aturan itu berbunyi: mobil angkutan barang engkel (roda belakang 2) hanya boleh beli solar subsidi 30 liter per hari, sedangkan yg dobel (roda belakang 4) boleh beli 60 liter. 


Ini sangat tidak adil, karena biaya yang ditanggung jadi timpang, tidak sama untuk semua pelaku usaha. 


Seharusnya kalau memang perlu naik ya naikkan saja harga solar. Semua menanggung beban yang sama. Adalah hak kami selaku warga negara untuk mendapatkan keadilan. 


Mohon agar segera ditanggapi, karena aturan ini berlaku tiba2, dan sekarang sudah langsung membebani keuangan perusahaan kami. 

SPBU CURANG

12 September 2019 pukul 01.00 WIB saya mengisi premium di SPBU 14.212.274 Sei Balai Batu Bara Sumatera Utara. Dalam antrian 3 modil, 2 becak motor dan beberapa sepedamotor yang tangkinya telah didepan saya 1 jam lebih saya baru dapat melakukan pengisian premium. Pihak karyawan SPBU lebih mengutamakan pengisian kepada pedagang eceran yang bersepeda motor tangkinya sudah dimodifikasi bahkan melakukan pengisian di ember bekas cat. Sudah terkoordinir sebelum pengisian ada yang mendata pedagang eceran bahkan sudah dibekingi oleh pihak tertentu. Mohon pihak UPT ESDM wilayah Kabupaten Batu Bara untuk tindak lanjuti dan di proses. Terimakasih

Permohonan bantuan tentang pengajuan penyesuaian fasilitas niaga BBM

Beberapa bulan yang lalu kami mengajuan penyesuain fasilitas niaga dan pendaftaran agen penyaluri tetapi berkas dikembalikan. Kemudian ada salah satu fasiltias yang mau diajukan di BU lain tetapi informasi di sistemnya berbnyui \"Nama kapal sudah terdaftar oleh badan usaha PT Samudra Etam Energi\" pdahal pengajuan kmi tidak ditindaklanjuti n statusnya berkas dikembalikan.

untuk itu kami mohon bantuan n sarannya, agar kapal atau fasilitas kami yang pernah kmi ajukan itu tdk ada di sistem kami, karena memang status pengajuannya tidak diupprove. (berkas dikembalikan). mohon jawaban dan tindaklanjut secepatnya.
Terima kasih,
Best Regards,
PT Samudra Etam Energi
Annisa - 081289745647, WA 085772219703

Laporan pasal 55

Kepada yang terhormat bapak menteri hukum dan ham

Saya Edianto dari Kota Bengkulu
Hp 082371720600
Saat ini saya tersangka dan ditahan di polda di duga melanggar uu migas . Karna saya membeli solar sebanyak 165 liter untuk keperluan pribadi, untuk mesin cetak bata . Untuk mobil pengangkut bata.
Tolonglah kami rakyat ini jangan di persulit untuk mendapat kan solar untuk kebutuhan kami . Kami sering di jadikan atm oleh aparat .

Tentang niaga bbm subsidi.
Pasal 1
10.  Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
14.  Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Pasal 55 :
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Saya orang awam berpendapat.  Bahwa kata kata menyalah gunakan. Saya meng artikan kata tersebut, seandai nya saya ada izin pengangkutan . Lalu saya gunakan untuk niaga . Semisal saya ada mobil tangki untuk angkutan bbm subsidi , lalu saya pakai izin angkutan untuk menjual bbm ke industri atau ke luar Negeri, ini lah di maksud gunakan.
Atau saya ada izin Niaga bbm subsidi, otomatis bbm ada pada saya teraebut pasti bbm subsisi, lalu izin itu saya gunakan untuk menjual bbm ubsidi ke industri . Karna selisih harga maka saya mendapat keuntungan . Dengan merugikan masyarakat banyak dan merugikan negara,
Di dalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa : “.... yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”.

Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain :

1.Pengoplosan : yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain atau dengan 0li bekas sehingga kualitas nya menurun, sehingga mendapat keuntungan dengan merugikan orang banyak, sebab banyak kendaraan yang rusak oleh ulah saya tersebut ,

2.Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak : yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga .
Arti penyimpangan adalah menyimpangkan bbm subsidi iyalah sebelum sampai pada tujuan. Umpama nya badan usaha pengangkutan bbm untuk spbu . Sebelum sampai di spbu dia simpangkan ke lokasi lain.

Perbuatan saya tidak memindahkan alokasi bbm subsidi . Solar yang saya beli di spbu untuk keperluan saya pribadi , untuk mesin cetak bata . Untuk mesin bajak sawah,  untuk mobil saya yang di gunakan mengangkut bata, karna mobil saya ada 2 buah yang satu truk dyna satu L300 yang semua bbm nya solar, maka saya beli sebanya? yang saya butuhkan. jika ada lebih nya saya jual di warung milik saya untuk rakyat juga , bukan untuk industri.

3.Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.
Dalam hal ini saya tidak ada usaha jasa angkutan bbm subsidi . Saya juga bukan badan usaha Niaga bbm subsidi. Bagaimana mungkin saya menyalah gunakan izin ?
Karna saya tidak ada dan tidak mungkin punya izin
1: pengolahan
2: pengangkutan
3: penyimpanan
4: Niaga
Seperti pasal 5 angka 2,
Berhubunhan juga dengan
pasal 33 (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

Setau saya wilayah hukum pertambangan itu sebatas spbu yang bisa di awasi oleh pertamina . Karna bbm yang di jual melalui pompa spbu di anggap sudah tepat kepada yang berhak menerima bbm yang di subsidi pemeritah . Bbm subsidi adalah untuk rakyat, setelah di beli rakyat maka bbm tersebut sudah milik rakyat , di gunakan untuk usaha rakyat. Di jual juga pada rakyat .
Maka bagaimana saya di duga menyalah gunakan Bbm subsidi Untuk rakyat ? Saya sendiri adalah rakyat , Karna menurut saya kata menyalah gunakan itu adalah Jika saya ada izin untuk kegiatan usaha tersebut tapi di salah gunakan tidak sesuai peruntukan nya .
Jika saya di duga melakukan kegiatan usaha tersebut tanpa izin ? Apakah perlu izin untul saya menjual hak milik saya sendiri ? Karna saya yakin bahwa solar yang saya beli dari spbu pagar dewa tersebut adalah hak milik saya .
Jika saya di duga melakukan kegiatan niaga pembelian dan penjualan bbm tidak mengunakan surat izin yang sah ? Maka seolah olah saya ini punya izin palsu . Padahal saya tidak pernah ada surat izin palsu . Atau pun yang sah .
Pasal 55 yang dikenakan pada saya diduga saya menyalah gunakan Niaga yang merugikan masyarakat banyak dan merugikan negara .
Maka disini saya bertanya . Berapa banyak masyarakat yang rugi oleh saya membeli dan menjual bbm subsidi sebanyak 165 liter tersebut ?
Berapa besar kerugian negara disebabkan saya membeli dan menjual bbm bersubdudi tersebut ?
Jika saya di anggap bersalah karna menjual lagi bbm yang saya beli di spbu tersebut? Mengapa tidak semua orang berjualan bbm subsidi di seluruh indonesia ini tidak di tangkap dan didenda atau dihukum sehingga aparat pelaksana undang undang di sebut melaksanakan tugas dengan sempurna , jika satu atau dua yang di tangkap? Maka itu perbuatan tidak adil. Karna tebang pilih.
Tentang surat izin .
Dari berapa sumber mengatakan surat untuk niaga bbm itu adalah untuk badan usaha yang diberi izin oleh Pemerintah pusat , ini berarti bukan untuk tingkat pengecer kaki lima .
Karna di kantor walikota dan kantor Disprindag yang pernah saya datangi sekira tahun 2006 mereka menjawab tidak ada surat izin untuk pengecer bbm . Yang dulu pangkalan minyak tanah . Karna tidak ada lagi minyak tanah , Mungkin sekarang adalah izin pangkalan gas 3kg .

Perlu saya tanyakan disini . Bbm subsidi yang sudah di beli oleh rakyat di spbu itu sudah menjadi hak milik pembeli sepenuh nya atau belum ? Jika jawaban nya ya ? Maka saya bertanya juga apakah ada larangan bagi rakyat menggunakan atau menjual hak milik nya sendiri ?
Jika itu belum hakmilik rakyat sepenuh nya ? Maka punya siapa lagi bbm tersebut ? Jika masih ada milik pemerintah di dalam nya ? Maka saya harus meminta izin ke pemerintah setiap hendak menghidupkan kendaraan saya . Karna bbm yang sudah saya tersebut adalah milik pemerintah,  apakah begitu pak  yang terhormat ?

minta perbaikikan instalasi jargas

assalamualikum

Salam sejahtera untuk kita.
Perkenalakn nama saya Sutrisnak dari Kabupaten Musi Rawas ,Provinsi Sumatera Selatan. saya ingin melaporkan tentang pengerjaan jariang gas rumah tangga yang ada di desa saya. Saya meminta instalasi jargas itu diperbaiki terlebih dahulu sebelum di oprasikan, sebab duduga pihak pemborong mengerjakan diduga asal asalan. Perhatian saya , kedalaman pipa itu cuma 10 cm, saya menilai itu rawan dengan keselamatan masyrakat.. bahkan tidak ada beberapa waktu lalu terjadi ledakan akibat bocornya pipa gas,. yang menjadi catatan saya, disini lambatnya respon pihak perusahaan tentang aduan masyrakat tentang terjadinya kebocoran sehingga terjadinya musibah itu. maka dsri itu saya meminta kementrian ESDM segera menegur pihak pengeleola, ataupun memberikan nomor kontak (caal center) agar masyrakat bisa melaporkan apa yang terjadi di lapangan.

Cara Penambahan Unit Angkutan Darat BBM (Mobil Tanki)

Bagaimana tahapan untuk menambahkan angkutan darat BBM baru. Apakah di web https://perizinanmigas.esdm.go.id/ juga dan bagaimana caranya. Terima kasih

Harga Gas LPG 3Kg jauh diatas HET

Di tempat saya bekerja, Di Jln.A.Yani KM 123 Des.Asam-Asam Kec.Jorong Kab.Tanah Laut.
Harga jual Gas LPG 3Kg di atas HET. Harga di pangkalan/agen 28-30 ribu. Itupun Kami kesulitan untuk membeli secara individu, kebanyakan langsung di jual lagi ke pengecer. Sedangkan di eceran bisa mencapai 40-45 ribu.

Saran saya, coba pihak pertamina pura2 membeli/OTT gas LPG, jadi tau sendiri bagaimana agen/pangkalan gas LPG itu.....

Cara membuat Noded

Saya kesulitan untuk mendaftarkan Node di aplikasi perijinan migas, Mohon bantuan nya.

Terima kasih