BENTROK ATURAN DAN KEPENTINGAN

Sehubungan adanya Permen Kementrian Kelautan Nomor 13 / PERMEN-KP/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendaso Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap
Dan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2020 tentang Pencabutan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 maka dengan ini kami melaporkan sekaligus menanyakan kejelasan aturan yang berimbas kepada nasib kami dan nelayan sekitar dalam pembelian BBM Solar Subsidi guna kepentingan operasional kapal nelayan.
Hal ini diperkeruh dengan timbulnya PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Nomor 17 Tahun 2019 tentang penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu ( Aturan BPH MIGAS) menambah rumitnya birokrasi dan juga saling melempar tanggung jawab antar setiap instansi.
Kami masyarakat kec. Bagan Deli, Belawan, Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan PERTAMINA PERSERO MOR I SUMBAGUT dan dikatakan bahwa kewenangan rekomendasi merupakan kewenangan Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan (PPSB) dibawah Kementrian Kelautan dan Perikanan namun jawabannya mengacu pencabutan Permen KP Nomor 29/PERMEN-KP/2020 maka PPSB tidak memiliki kewenangan apapun terkait pengeluaran rekomendasi dan disebutkan bahwa mengacu PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Nomor 17 Tahun 2019 ( Aturan BPH MIGAS) maka yang berwenang mengeluarkan rekomendasi adalah Pemerintah Kota atau Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Perikanan karna mereka dianggap sebagai Perangkat Daerah sebagaimana yang disebutkan didalam PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Nomor 17 Tahun 2019( Aturan BPH MIGAS) dan juga PPSB tidak melayani rekomendasi di luar wilayah Pelabuhan Belawan yang mana dikatakan bahwa kec. Bagan Deli bukan merupakan wilayah PELABUHAN. Padahal nyatanya Kec. Bagan Deli menjadi 1 dalam lingkup Pelabuhan Belawan dimana jaraknya hanya 1km dari Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan terletak (GABION).
Kami kemudian mengdatangi Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan justru mereka mengeluarkan statement bahwa bukan kewenangan mereka untuk mengeluarkan rekomendasi. Hal ini juga disebutkan didalam surat Nomor 523 / 573 tertanggal 8 Februari 2021 (terlampir)
Lalu kami mendatangi Dinas Pertanian dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun lagi – lagi kami juga mendapat penolakan dan terkesan membuang badan dengan alasan silahkan koordinasi dengan BPH MIGAS terkait hal ini, karna mereka menganggap bahwa BPH MIGAS tidak pernah mengajak diskusi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan serta Provinsi Sumatera Utara dan juga PPSB Belawan untuk menyelesaikan kewenangan ini. Sehingga semua instansi seakan melempar tanggung jawab kepada siapakan rekomendasi ini dibebankan.
BPH MIGAS telah kami hubungi lewat 108 dengan 23 Nomor Resmi yang berbeda tidak satupun ada yang mengangkat sedangkan BPH MIGAS HANYA BERKANTOR DI JAKARTA tidak ada perwakilan di daerah
MOHON KIRANYA KAMI SEBAGAI RAKYAT DIBERIKAN KEPASTIAN TERKAIT PENGAMBILAN BBM SOLAR SUBSIDI INI AGAR KAMI DAPAT MELAUT KEMBALI DENGAN MINYAK BBM YANG TERJANGKAU DAN MUDAH DITEMUKAN SEHINGGA ANAK ISTRI KAMI DAPAT MAKAN SEHARI – HARI
COVID 19 TELAH MEMBERIKAN COBAAN SULITNYA MENCARI NAFKAH BUAT KAMI JANGAN KAMI DITAMBAHI UJIAN BIROKRASI YANG JUGA DAPAT MEMBUNUH KELUARGA KAMI PELAN – PELAN
TERIMA KASIH

Tanggapan

Terima kasih Saudara Keklir Makupiola atas kunjungannya ke website migas.  Sehubungan dengan pengaduan Saudara Rio, Saudara dapat menghubungi langsung ke BPH Migas melalui tautan http://www.bphmigas.go.id atau via telepon : +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax : +62-21 5223210, +62-21 5255656 dengan kontak dan pengaduan via E-mail : humas@bphmigas.go.id