Tanya Jawab

A. Persetujuan Penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT)

1. Perusahaan mengajukan surat permohonan kepada Dirjen Migas u.p. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:
a. Akta badan hukum
b. Alamat domisili perusahaan
c. Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Migas
d. Data Peralatan
e. Data tenaga Ahli/Inspektur beserta fotokopi sertifikat dari Dirjen Migas
f. Prosedur pemeriksaan teknis secara rinci sesuai dengan bidang inspeksi yang diminati
g. Data pendukung lainnya
h. Sertifikat ISO 9001 : 2000
2. Presentasi
3. Pemeriksaan peralatan dan data pendukung lainnya oleh Dirjen Migas


B. Persetujuan PJIT sebagai pelaksana kerja

Permohonan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
1. Daftar peralatan yang akan di inspeksi berikut lokasi dan tag/serial number-nya
2. Inspection and Test Plan (ITP)
3. Jadwal pelaksanaan Inspeksi
4. Daftar nama Inspektur
5. Fotokopi surat keterangan kualifikasi inspektur

Jika syarat sudah lengkap maka pengurusan bisa langsung datang ke Gedung Migas Lantai 4, Ruang Investasi Migas, untuk estimasi pengerjaan 30 hari kerja (sabtu - minggu & tanggal merah tidak di hitung) dan setelah penelitian dan evaluasi data dinyatakan lengkap dan benar.

Persyaratan data administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM No 053 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:   

  1. Akte pendirian perusahaan termasuk perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Biodata Perusahaan (company profile);
  3. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
  4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  7. Surat Penunjukan atau kontrak kerja sama dari Produsen atau Prinsipal Pelumas bagi importir, agen tunggal atau distributor;
  8. Kontrak kerja sama dari Produsen Pelumas bagi pengguna jasa pabrikasi Pelumas;
  9. Sertifikat atau bukti pendaftaran permohonan merek pelumas dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
  10. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Persyaratan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM No 053 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (2) terdiri dari:

  1. Sumber perolehan Pelumas;
  2. Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas;
  3. Komposisi Pelumas;
  4. Bentuk dan isi Kemasan Pelumas; dan
  5. Laporan hasil uji tingkat unjuk kerja Pelumas dan/atau Sertifikat mutu unjuk kerja Pelumas yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang seperti API, JASO atau lembaga lain yang diakui secara internasional atau rekomendasi dari pabrik pembuat aditif.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi bidang Hilir Migas, Ditjen Migas mengeluarkan izin dengan SLA 10-15 hari, sebagai berikut :

1. izin Pengolahan
2. Izin Penyimpanan
3. Izin Pengangkutan dan 
4. Izin Niaga

Pelayanan izin telah menggunakan aplikasi online dan dapat diakses di www.perizinanmigas.esdm.go.id

Silahkan ikuti sesuai prosedur yang tercantum pada situs web tersebut.

NPT atau Nomor Pelumas Terdaftar adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal terhadap suatu nama dagang pelumas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Permen ESDM 053 Tahun 2006, Pasal 1 ayat 3, NPT merupakan Instrumen Pembinaan dan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang dipasarkan di dalam negeri.

  1. Undang Undang No. 22 Tahun 2001;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004;
  3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001;
  4. SKB Menteri ESDM, Menkeu dan Menperindag No. 1905K/34/MEM/2001; No. 426/KMK.01/2001; No. 233/MPP/Kep/7/2001 tanggal 20 Juli 2001;
  1. Peraturan Menteri ESDM No. 053 Tahun 2006;
  2. Keputusan Menteri ESDM No. 2808 Tahun 2006.

Perusahaan yang dapat memenuhi peryaratan administrasi dan teknis dengan dibuktikan dengan kepemilikan merek dagang tertentu, disertai Kontrak Kerja Sama antara Authorized Distributor dan Prinsipal atau Kontrak Kerja Sama antara Perusahaan Blending dan Pengguna Jasa Pabrikasi atau Perusahaan yang memiliki Otoritas memasarkan di Indonesia.

Sesuai ketentuan dalam Permen ESDM 053 tahun 2006, pasal 2 yang menyebutkan bahwa setiap jenis Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas tertentu yang dipasarkan di dalam negeri wajib rnemenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang ditetapkan Menteri dan wajib memiliki NPT.

Pelumas yang akan dipasarkan di dalam negeri, baik pelumas impor maupun pelumas produksi lokal harus memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Menteri (melalui Keputusan Menteri ESDM No. 2808 tahun 2006) dan memiliki NPT.

Ketika perusahaan penyedia pelumas akan memproduksi atau mengimpor dan memasarkan pelumas di dalam negeri

Pengurusan NPT dilakukan di lingkungan Kementerian ESDM yakni Ditjen Migas dan PPPTMGB Migas “LEMIGAS”, dengan tugas Ditjen Migas sebagai otoritas pemberi NPT dan PPPTMGB “LEMIGAS”  sebagai laboratorium Uji yang menerbitkan Laporan Hasil Analisa (LHA).

Proses Pengurusan NPT :

1. Pengambilan Percontoh Pelumas

Perusahaan mengajukan surat permohonan pengambilan sampel ke Ditjen Migas, kemudian Ditjen Migas menugaskan Petugas untuk melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan percontoh pelumas disertai verifikasi keaslian dokumen administrasi dan teknis.

Percontoh pelumas berupa minyak lumas sebanyak 2 liter atau berupa gemuk lumas (grease) sebanyak 2 kilogram. Selanjutnya, sampel uji dikirimkan ke PPPTMGB “LEMIGAS” bersama dengan Berita Acara dan Surat Pengantar.

 2. Pengujian Percontoh Pelumas

Sampel uji/percontoh pelumas diujikan sesuai ketentuan perundangan (Kepmen ESDM No. 2808 Tahun 2006) dan spesifikasi produsen.

Apabila lolos uji, LHA akan diterbitkan oleh PPPTMGB “Lemigas”.

Apabila tidak lolos uji, di dalam LHA tersebut akan dinyatakan bahwa spesifikasi pelumas tersebut tidak sesuai dengan standard dan mutu yang ditetapkan Menteri.

 3. Penerbitan Sertifkat NPT

Perusahaan mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan NPT, dengan melampirkan LHA, Salinan Dokumen Administrasi dan Teknis.