• Regulasi
  • Peraturan Kegiatan Usaha Hulu

Peraturan Kegiatan Usaha Hulu

NamaTentangTahunLampiran
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu Di Bidang Industri 2023  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, Serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2023  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11.K/MG.03/DJM/2022 Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Januari 2022 2022  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi 2022  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18.K/MG.03/DJM/2022 Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Februari 2022 2022  
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 153.K/HK.02/DJM/2022 Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemeriksaan dan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pengalihan Participating Interest 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 2022  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2021  
Keputusan Menteri ESDM Nomor 140.K/MG.03/DJM/2021 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 31.K/MG.03/DJM/2021 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia Lainnya Sementara 2021  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30.K/HK.02/MEM.M/2021 Pedoman Penerapan Sistem Jaminan Kuantitas (Quantity Assurance) Pada Setiap Tahapan Kegiatan Operasional Pemroduksian Minyak dan Gas Bumi Sampai Dengan Titik Serah Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama 2021  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 2021  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2021 Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Untuk Kontrak Kerja Sama Yang Akan Berakhir 2021  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 181.K/MG.03/DJM/2021 Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan November 2021 2021  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2.K/MG.03/DJM/2021 Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2021 2021  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2021 Pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 2021  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2021  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017? Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2020  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2020 Tata Cara Penetapan Pengguna Dan Harga Gas Bumi Tertentu Di Bidang Industri 2020  
Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi 2020  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2019  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya 2019  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Minyak Dan Gas Bumi 2019  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2018  
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2018  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2018 Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2018  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2018 Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2018  
Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya 2018  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2018  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontak Kerja Samanya 2018  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2018  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi 2018  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2017  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun2017 Perubahan atas Permen ESDM No 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2017  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2017  
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2017  
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2017  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 Kontrak Bagi Hasil Gross Split 2017  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017 Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2017  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2017  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 2017  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 2017  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2013  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2012 Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional 2012  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 2012  
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan FUngsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2012  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah 2011  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri 2010  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010 Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi 2010  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3288 K/15/MEM/2010 Alokasi Gas Bumi untuk Proyek Pabrik Pupuk Kalimantan Timur 5 (PKT-5), Satu Proyek Pabrik Pupuk di Donggi Senoro, dan Satu Proyek Pabrik Pupuk di Tangguh 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Wilayah Pertambangan 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2010  
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2010  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2009  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2008 Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2008 Pedoman Dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1736 K/13/MEM/2008 Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dalam Penawaran Wilayah Kerja Blok \"GMB Sekayu\" Tahun 2008 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1737 K/13/MEM/2008 Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk Mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok \"GMB Sekayu\" 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1840 K/13/MEM/2008 Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008 2008  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1834 K/13/MEM/2008 Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok \"GMB Indragiri Hulu\" dan Blok \"GMB Bentian Besar\" 2008  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 Pengusahaan Gas Metana Batubara 2008  
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama 2008  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 2007  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 2007  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2007 Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi Terapung Atau Dibawah Air 2007  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0740 K/13/MEM/2007 Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2006 2007  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 028 Tahun 2006 Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 Pengusahaan Gas Metana Batubara 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 037 Tahun 2006 Tatacara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2006  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 Tatacara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi 2006  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2602 K/23/MEM/2006 Penetapan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama Dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term And Condition) Serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Putaran I Tahun 2006 2006  
Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Perubahan Atas PP No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2005  
Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 008 Tahun 2005 Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal 2005  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2004  
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088 K/20/Mem/2003 Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, Dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi 2003  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi 2002  
Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 02.P/075/Mpe/1992 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi 1992  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Daerah Lepas Pantai 1974  

Berita Terkini

Infografis

Program Konversi BBM ke LPG bagi Petani Kecil
Indonesian Petroleum Bidding Round II - 2021
Indonesian Petroleum Bidding Round II - 2021
Indonesian Petroleum Bidding Round II - 2021 -
Indonesian Petroleum Bidding Round II - 2021
KBLI Penyaluran BBM, BBG,dan LPG melalui Penyalur Serta Sub Penyalur LPG 3 Kg
Penyaluran BBM, BBG,dan LPG melalui Penyalur Serta Sub Penyalur LPG 3 Kg
Jenis LPG yang Beredar
Pemerintah Menetapkan Tiga Jenis BBM
Konverter Kit untuk Nelayan
Perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
e-Lelang Migas Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
7
5
4
3
2