Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas

VISI dan MISI

Visi

Terselenggaranya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi secara optimal dalam rangka pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Misi

1. Menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi untuk memelihara dan meningkatkan cadangan, produksi dan nilai tambah serta kontribusi minyak dan gas bumi dengan tetap mempertimbangkan konservasi energi jangka panjang;

2. Menyediakan dan menjamin tersedianya pasokan minyak dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;

3. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi;

4. Menumbuh kembangkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan investasi di bidang eksplorasi minyak dan gas bumi;

5. Mendayagunakan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sebagai wahana alih teknologi, penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan produksi dalam negeri;

6. Memelihara dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.


Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas Pokok

Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan pedoman dan prosedur pelayanan usaha hulu minyak dan gas bumi;

b. pengurusan pengaturan dan pembinaan pengawasan usaha hulu;

c. penyiapan rekomendasi persetujuan pengembangan lapangan pertama, rencana kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kontrak perpanjangan KKKS dan pengelolaan data;

d. penyiapan rekomendasi izin survey umum wilayah terbuka dan survey di Wilayah Kerja (WK) aktif;

e. pengelolaan WK, serta penyiapan dan penilaian dokumen penawaran WK;

f. penyiapan penetapan kontraktor pemenang lelang WK;

g. penyelenggaraan fasilitas penyelesaian perselisihan usaha hulu;

h. pengelolaan laporan Badan Pelaksana Kegiata Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS);

i. pemberian pertimbangan sanksi pelanggaran usaha hulu;

j. penyiapan penetapan alokasi dan harga gas bumi kegiatan hulu;

k. pembinaan kelompok jabatan fungsional Direktorat; dan

l. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, serta pengaturan dan pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.