Jakarta, Presiden RI Joko Widodo selaku Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) bersama Wakil Presiden RI selaku Wakil Ketua DEN memimpin Sidang Paripurna ke-4 DEN di Kantor Presiden Republik Indonesia, Jakarta (5/1). Sidang membahas Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Strategi Percepatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan Percepatan Pencapaian Program 35.000 MW. Sidang hari ini merupakan Sidang lanjutan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 22 Juni 2016.
Saat membuka Sidang Paripurna, Presiden menegaskan bahwa tahun 2017 ini merupakan tahun dimana pemerintah berupaya keras melakukan pemerataan. Dari sekian banyak sektor, sektor energi merupakan salah satu hal yang benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya pemerataan di sektor energi merupakan perwujudan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita di Papua, di daerah perbatasan, serta di pulau-pulau terpencil dan terdepan mengalami ketidakadilan karena harus membeli BBM (bahan bakar minyak) dengan harga yang berlipat-lipat dibandingkan Jawa dan Sumatera. Kita juga tidak boleh membiarkan rakyat kita di pelosok Nusantara tidak memperoleh penerangan listrik di malam hari," tegas Presiden.
Presiden juga sekali lagi mengingatkan arah pengembangan sektor energi nasional sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang paripurna Dewan Energi Nasional sebelumnya. Presiden memandang diperlukan adanya terobosan-terobosan baru untuk mengatasi ketergantungan terhadap BBM dan perlu digalakkan pengembangan energi bersih dan terbarukan.
"Saya kira ke depan sangat berbahaya sekali apabila kondisi ini masih kita pakai (BBM) terus menerus tanpa melakukan riset dan terobosan-terobosan dalam membangun ketahanan energi kita. Utamanya karena kita sekarang memiliki produksi CPO, biomassa, dan batubara yang tidak kecil. Ini kalau betul-betul dilakukan riset besar-besaran akan dapat melahirkan terobosan sehingga kita tidak bergantung terus kepada BBM. Saya kira seperti ide penemuan shale gas di Amerika, kira-kira seperti itu yang kita inginkan," ujar Presiden.
Dalam Sidang Paripurna ini Menteri ESDM, Ignasius Jonan, selaku Ketua Harian DEN menyampaikan bahwa RUEN perlu segera ditetapkan. Pentingnya RUEN karena merupakan rujukan dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah. “RUEN sangat dinantikan oleh para stakeholders sebagai arah dalam perencanaan dan pelaksanaan program energi nasional, termasuk bagi pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah”, ungkap Menteri Jonan.
Di dalam dokumen RUEN, pengembangan EBT merupakan salah satu yang menjadi prioritas nasional, dan ditargetkan mencapai 23% dalam bauran energi nasional tahun 2025. Sementara pada tahun 2017, bauran EBT ditargetkan sebesar 11% dengan sasaran penyediaan kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 10,6 Giga Watt (GW). “Target pengembangan EBT harus dicapai secara konsisten, tidak hanya itu, tetapi harganya juga harus kompetitif”, papar Menteri Jonan.
Selain RUEN dan pengembangan EBT, dalam Sidang tersebut juga membahas pembangunan ketenagalistrikan. Target Program 35.000 MW tetap harus dikejar. Pemerintah dan seluruh pihak harus terus bekerja keras agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dikembangkan secara maksimal dalam rangka melistriki seluruh pelosok tanah air.
Pada Sidang Paripurna tersebut, hadir seluruh unsur yang mewakili pemangku kepentingan dan yang mewakili pemerintah dalam Dewan Energi Nasional. Dari unsur Pemerintah tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Wakil Ketua DEN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan selaku Ketua Harian DEN, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Hadir pula dalam Sidang tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama
Sujatmiko