Pengamanan Kegiatan Sektor ESDM, Menteri Jonan Teken MoU dengan Panglima TNI

Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Panglima TNi Jenderal Gatot Nurmantyo di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia {TNI), Cilangkap, Jakarta, Jumat (14/7), terkait bantuan TNI dalam rangka pengamanan, survei dan pemanfaatan bidang ESDM dan pengembangan sumber daya manusia.

Penandatanganan dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM dan TNI serta direksi BUMN sektor ESDM.

Ruang lingkup MoU meliputi pengamanan fasilitas infrastruktur bidang ESDM di daerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar atau daerah yang ditentukan kemudian. Selain itu, survei bidang ESDM, pemanfaatan sumber daya mineral strategis untuk mendukung alutsista TNI.

Selanjutnya, pengamanan kegiatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan di daerah perbatasan, pulau terpencil dan pulau terluar atau daerah yang ditentukan kemudian. Terakhir, pengembangan sumber daya manusia.

MoU inI berlaku 5 tahun dan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.

Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada wartawan usai acara, mengucapkan terima kasih atas bantuan TNI untuk mengamankan obyek vital sektor ESDM serta kerja sama di bidang eksplorasi dan eksploitasi hulu migas serta instalasi penting lainnya seperti kelistrikan dan BBM.

"Sekarang (kerja sama) dalam tahap MoU, nanti diturunkan dalam perjanjian untuk pengamanan obyek vital dan juga kerja sama di bidang eksplorasi dan eksploitasi hulu migas, serta instalasi penting lainnya seperti instalasi kelistrikan, instalasi BBM," papar Jonan.

Meski selama ini belum ada gangguan yang serius, namun menurut Jonan, upaya pencegahan harus dilakukan.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan, penandatanganan MoU ini menandai pahamnya batas kemampuan kedua belah pihak yang seluruhnya dilakukan untuk kepentingan negara. Gatot mencontohkan, Kementerian ESDM sering melakukan penelitian di laut atau wilayah perbatasan, kadang mendapat gangguan dari kapal-kapal luar. Selain itu juga pelaksanaan Program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan rawan. Kegiatan-kegiatan ini apabila tidak diamankan, maka akan ada pihak-pihak yang bertindak semaunya sendiri.

"Banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan, di perbatasan juga. Dan ini adalah saling mengisi untuk bersama melaksanakan tugas pokok, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Presiden," tegas Gatot.

Dalam melaksanakan bantuan pengamanan ini, TNI belum membentuk pasukan khusus melainkan penambahan tugas saja. Misalnya untuk pengamanan di laut, maka angkatan laut yang bertugas patroli ke daerah-daerah tertentu, akan dibelokkan ke wilayah-wilayah yang perlu penambahan pengamanan. "Kalau di laut, ya cukup angkatan laut yang berpatroli ke daerah-daerah tertentu, nanti kita belokkan ke sana," ujar Gatot.

Peralatan yang digunakan untuk pengamanan ini juga merupakan milik TNI yang sudah ada. "Eksplorasi di lepas pantai, diamankan oleh angkatan laut. Alutsista-nya punya angkatan laut. Jadi alutsista yang ada di angkatan darat, laut dan udara itu yang dimanfaatkan," jelasnya.

Sementara terkait daerah atau wilayah yang harus diawasi, akan disampaikan oleh Kementerian ESDM kepada TNI. Seluruh daerah tersebut akan menjadi prioritas untuk diamankan.(TW)