Jakarta, Pemerintah terus melakukan persiapan pemberlakuan Program LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Hingga saat ini, sekitar 50% masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro telah teridentifikasi sebagai penerima bantuan langsung yang akan diberikan Pemerintah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial usai RDP dengan Komisi VII DPR, Selasa (10/10), menerangkan, program ini merupakan pekerjaan besar yang pelaksanaannya memerlukan persiapan yang baik. Dari 25 juta masyarakat miskin, rentan miskin dan usaha mikro, sekitar 10-15 juta diantaranya atau sekitar 50% telah rampung diidentifikasi.
"Ini pekerjaan sangat luar biasa. Jadi untuk mendata, sampai saat ini yang saya baru dapat informasi, kan ini Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial setiap minggu bertemu untuk rapat, ini kalau tidak salah yang baru terindentifikasi berkisar antara 10-15 juta. Kalau dari total kurang lebih 25 juta (rakyat miskin dan rentan miskin) ya baru 50%," ujar Ego.
Untuk penerapan program ini, Dirjen Migas belum dapat memastikannya. Namun Kementerian ESDM yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial, terus melakukan verifikasi data masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut.
“Kita masih dalam proses pendataan (verifikasi data-data). Jadi memang kalau secara data kan, 40% masyarakat yg dikategorikan miskin ada sekitar 25 juta. Cuma pelaksanaan di lapangan butuh kerja keras. Jadi Kemensos sedang melakukan pendataan verifikasi di lapangan. Ini yg masih butuh waktu. Jadi kita belum bisa memutuskan kapan ini bisa dilaksanakan. Tapi kita terus bekerja sama,†papar Ego.
Selain mempersiapkan LPG 3 Kg Tepat Sasaran, upaya lain yang dilakukan untuk menekan membengkaknya subsidi LPG 3 kg adalah dengan dukungan Pemerintah Daerah yang menghimbau PNS di lingkungannya agar tidak menggunakan LPG bersubsidi. Hingga saat ini, sebanyak 94 Bupati dan Walikota telah mengeluarkan himbauan tersebut. Selain itu, PT Pertamina juga diminta untuk menggencarkan sosialisasi LPG tabung ukuran 5,5 kg.
"Gubernur dan Bupati gencar menyosialisasikan bahwa LPG 3 kg ini untuk masyarakat miskin. Istilah gamblangnya, PNS tidak boleh. Begitu juga Pertamina menggencarkan penggunaan LPG 5,5 kg," katanya.
Program konversi BBM ke LPG 3 kg dilakukan Pemerintah sejak 2007. Program ini bertujuan untuk diversifikasi energi, efisiensi anggaran Pemerintah, mengurangi penyalahgunaan mitan bersubsidi dan menyediakan bahan bakar yang bersih, praktis dan efisien. Penyebaran konversi mitan ke LPG telah menjangkau 29 provinsi.
Tantangan pelaksanaan subsidi LPG 3 kg saat ini karena pendistribusiannya bersifat terbuka, sehingga semua lapisan masyarakat dapat membeli LPG 3 kg. Di sisi lain, perbedaan harga LPG subsidi dan non subsidi yang mencolok, menyebabkan banyak masyarakat mampu bahkan juga restoran-restoran yang menggunakan LPG 3 kg.
Pemerintah sendiri telah berupaya menekan subsidi LPG 3 kg, antara lain melakukan pilot project distribusi tertutup LPG 3 kg, pilot project distribusi tepat sasaran LPG 3 kg dan program trade in LPG 3 kg ke 5,5 kg. Sedangkan untuk Program LPG 3 kg Tepat Sasaran, nantinya masyarakat yang berhak, akan mendapatkan bantuan langsung tunai yang diintegrasikan ke dalam bantuan sosial lainnya yaitu Program Keluarga Harapan dan Program Raskin yang akan dikoordinir oleh Kemensos. (DK/TW)