Sorong, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja, melakukan kunjungan kerja ke beberapa infrastruktur minyak dan gas bumi di Sorong, Jumat (26/5). Kunjungan kerja bertujuan meninjau penyediaan gas untuk kelistrikan, mengetahui tanggapan masyarakat terkait program jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) serta perkembangan program BBM Satu Harga, khususnya kesiapan daerah mendukung program tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan ini, Dirjen Migas mengunjungi Arar Gas dan LPG Plant, Regulating Sector (RS) Jargas, APMS dan SPBU di Sorong serta melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pasokan migas di Papua.
Dalam kesempatan itu Wirat menyatakan, untuk mendukung Program BBM Satu Harga, akan dibangun beberapa APMS dan SPBU di wilayah Papua Barat. Wirat juga menyoroti adanya laporan mengenai jam operasional APMS dan SPBU yang tidak sesuai ketentuan.“Saya mendapat laporan ada beberapa APMS dan SPBU yang tidak buka sesuai jamnya. Misalnya harus buka dari jam 7 pagi hingga 5 sore,beberapa APMS hanya buka selama 2-3 jam saja. Artinya masyarakat harus beli BBM di pengecer, bukan di penyalur resmi yang harganya tentu jauh lebih mahal. Ini segera akan kita selesaikan,†katanya.
Dirjen Migas menegaskan akan menegur semua APMS dan SPBU yang jam operasionalnya menyalahi ketentuan. Jika masih membandel, akan dikenakan sanksi administratif, pengurangan kuota ataupun pencabutan izin usaha.
Sementara itu mengenai pembangunan jargas, saat ini jargas yang telah teraliri gas sebanyak 754 SR dan rencananya tahun 2018 Pemerintah berencana membangun sekitar 4.000-4.500 SR di Sorong atau tergantung anggaran yang tersedia. . “Tujuannya agar masyarakat bisa langsung menggunakan jargas hingga ke rumah-rumah,tidak perlu membeli minyak tanah atau kayu bakar,†ujar Wirat.
Direktur Teknik dan Infrastruktur PT PGN, Dilo Seni Widagdo menambahkan, permintaan agar dibangun jargas di Sorong semakin meningkat. Sebelumnya PGN hanya melayani konsumen di Kabupaten Sorong, ke depan juga akan melayani Kota Sorong. Masyarakat yang tidak menggunakan jargas, harus mengeluarkan Rp 150.000 per bulan untuk membeli LPG ataupun minyak tanah. Sedangkan jika menggunakan jargas, hanya sekitar Rp 60.000.
Bupati Sorong Stepanus Malak menyambut baik rencana Pemerintah membangun infrastruktur gas di Sorong. “Pemda Sorong intinya sangat mendukung, karena nantinya masyarakat toh bisa menikmati listrik yang lebih murah, masak juga lebih gampang. Tak perlu lagi cari minyak LPG, juga kayu bakar karena kayu bakar asapnya tidak bagus untuk kesehatan,†tambahnya.
Terkait pemanfaatan gas untuk kelistrikan di Raja Ampat, telah ditandatangani Head of Agreement (HOA) antara PT PHE Salawasi dengan BUMD RAMM (Raja Ampat Makmur Madani) sehingga harga listrik di daerah tersebut bisa jauh lebih murah. Gas yang dialokasikan untuk listrik di Raja Ampat sekitar 20 MMSCFD, cukup untuk 100 megawatt pembangkit listrik. Adanya pasokan gas untuk kelistrikan diharapkan juga dapat memajukan sektor industri dan pariwisata di Raja Ampat.
“Harapannya nanti di sana selain listrik jadi lebih murah, udara juga bersih karena menggunakan gas dan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat sumber daya alam yang ada di daerahnya,†ujar Wirat. (NOK)