Surabaya, Kementerian ESDM meluncurkan buku Peta.Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030 di Hotel Mercure, Surabaya, Kamis.(26/8). Peluncuran buku dilakukan oleh Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widyawan Prawiraatmadja, mewakili Menteri ESDM. Buku ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah membangun masa depan energi dan perekonomian Indonesia, seiring dengan kebutuhan informasi yang transparan dan terbuka akan industri gas bumi di Indonesia.
"Buku Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030 juga merupakan milestone arah pelaksanaan UU Energi, terutama terkait pengembangan gas bumi," ungkap Widyawan dalam sambutannya.
Dia mengatakan, dalam konteks peta kebijakan energi nasional, hal yang harus digarisbawahi adalah mengurangi ketergantungan kepada minyak bumi yang menjadikan indonesia sebagai salah satu negara pengimpor terbesar produk-produk BBM di dunia. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah Indonesia telah 20 tahun tidak membangun kilang minyak. Padahal, keberadaannya sangat dibutuhkan. "Menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mewujudkan pembangunan kilang minyak baru," tambah Widyawan.
Buku ini juga menjadi salah satu bukti keseriusan Pemerintah mengurangi ekspor gas bumi agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri agar tercipta kegiatan ekonomi yang berkesinambungan, membuka lapangan kerja serta mendukung upaya untuk menciptakan emisi yang lebih bersih.
Topik utama yang dibahas dalam buku peta jalan ini yaitu supply-demand, pengembangan infrastruktur, regulasi tata kelola gas bumi dengan konsep rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Gas Bumi Nasional serta harga dan badan penyangga gas bumi.nasional.
Widyawan juga mengatakan, buku peta jalan tersebut merupakan dokumen yang.bersifat dinamis dan dapat ditinjau setiap tahun. Penyusunannya juga bertujuan mewujudkan format awal kebijakan tata kelola gas bumi untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Sebagai tanda diluncurkannya buku ini, Kementerian ESDM menyerahkan secara simbolis kepada stakeholder migas. (TW)