Daftar Penyederhanaan Non Perizinan Migas

Jakarta, Pemerintah menyederhanakan non perizinan migas seperti rekomendasi atau persetujuan, dari 50 menjadi 26 jenis. Non perizinan di hulu migas disederhanakan menjadi 7 jenis dari semula 12 jenis dan di hilir migas yang semula juga 12 jenis menjadi 5 jenis. Sedangkan di direktorat pembinaan program, non perizinan disederhanakan dari 8 jenis menjadi 6 jenis dan terakhir di teknik migas, dari...

Selengkapnya


HUT RI KE 72: Menteri ESDM Ingatkan Pengelolaan SDA Harus Berkeadilan

Jakarta, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar upacara di lapangan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/8). Menteri ESDM Ignasius Jonan bertindak sebagai Pembina Upacara.

Selengkapnya


SIARAN PERS: Pertama Kali, Lebih dari 50% Anggaran Kementerian ESDM Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, Presidenn Republik Indonesia, Joko Widodo hari ini, Rabu (16/8) menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 disertai Nota Keuangan, pada Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR. Terkait sektor ESDM, harga minyak rata-rata nasional (ICP) sebesar 48 dollar AS per barel, lifting produksi minyak sebesar 800 r...

Selengkapnya


Nota Keuangan dan RUU APBN 2018: ICP US$ 48/barel, Lifting Migas 2 Juta bph

Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 pada Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Rabu (16/8). Harga minyak rata-rata nasional (ICP) ditetapkan US$ 48 per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan ...

Selengkapnya


Presiden Ingin Harga BBM di Papua Sama Dengan Daerah Lainnya

Jakarta, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2017 di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (16/8), menekankan bahwa pada Kabinet Kerja ini, Pemerintah fokus melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tujuannya, agar rakyat yang berada di pinggiran, kawasan perbatasan, merasakan buah pembangunan dan merasa bangga menjadi Warga Negara Indonesia.

Selengkapnya


Permen Nomor 27 Tahun 2008 Direvisi, Jangka Waktu Pengurusan SKT Dipangkas

Jakarta, Pemerintah tengah merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan ini, beberapa poin penting yang mengalami perubahan, antara lain masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT), percepatan waktu terbit serta penyederhanaan klasifikasi usaha penunjang.

Selengkapnya


Perizinan Migas Secara Online Diterapkan Akhir Tahun 2017

Jakarta, Pemerintah segera menerapkan pengurusan perizinan migas secara online. Ditargetkan pada akhir tahun 2017, sistem ini sudah dapat diberlakukan. Dengan adanya sistem ini, waktu pengurusan izin dapat rampung dalam waktu 5 hari.

Selengkapnya


Pakai Jargas, Pasokan Lebih Terjamin dan Tekan Impor LPG

Mojokerto, Penggunaan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sangat bermanfaat bagi masyarakat karena adanya jaminan pasokan 24 jam. Di sisi lain, penggunaan jargas dapat menghemat impor LPG.

Selengkapnya


Tahun 2018, Pemerintah Targetkan Bangun Jargas 100.000 SR

Mojokerto, Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) merupakan kegiatan berkelanjutan yang bertujuan memberikan energi yang murah, bersih dan aman bagi masyarakat. Kegiatan ini telah dilakukan sejak 2009 dan diharapkan pada tahun 2018 mendatang dapat dibangun sekitar 100.000 sambungan rumah (SR).

Selengkapnya


Kunjungi Ponpes, Menteri ESDM Dukung Rumah Sederhana dan Sekolah Prioritas Dibangun Jargas

Sidoarjo, Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur, Minggu (13/8), Menteri ESDM Ignasius Jonan juga mengunjungi Pondok Pesantren Manba'ul Hikam di Tanggulangin, Sidoarjo, yang telah menikmati jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas).

Selengkapnya